INILAHMEDAN - Medan : Anggota DPR RI Junimart Girsang dari Komisi II Bidang Anggaran dan Belanja Negara mengatakan banyak cara dilakukan untuk menambah dan menaikkan honorarium bagi pekerja Pilkada serentak tahun ini tanpa melanggar hukum.
" Artinya ada celah-celah yang bisa kita lakukan dengan mengambil anggaran tanpa melanggar hukum," katanya saat berkunjung di KPU Sumut, kemarin.
Anggota dewan dari fraksi PDI Perjuangan daerah pemilihan Sumut itu mengatakan masih membuat pengajuan dan draft untuk dibawa pada sidang paripurna nantinya.
" Sudah diusulkan dan disampaikan pada KPU agar diajukan surat dan dilaporkan nantinya baru tembusannya langsung ke saya agar di sidang paripurnakan," jelasnya.
Terkait hal itu, sebagaimana diketahui anggaran untuk honorarium petugas Pilkada tahun ini tidak sama alias berbeda. Dimana untuk KPPS hanya 1,8 juta sedangkan untuk Panwas sudah mencapai 2,2 juta.
" Makanya saya tadi sampaikan kepada ketua KPU Sumut agar hal ini jangan dibiarkan dan bawa ke saya," terangnya.
Menurut dia, intinya anggaran tersebut tidak mungkin tak bisa dilakukan. Sebab banyak pos-pos anggaran yang tersedia.
" Seperti penggunaan SILPA akhir tahun biasanya dapat diambil. Itu masih salah satu contoh dan masih ada lagi untuk anggaran lain," paparnya.
Ketua KPU Sumut Herdensi mengatakan pihaknya sudah mengajukan hal itu kepada Gubernur dan Kabupaten/Kota. Bahwasanya untuk menambah anggaran honorarium pekerja Pilkada tersebut agar disamakan seluruhnya.
" Kita sudah mengajukan hal itu dan tadi juga disampaikan pada anggota dewan pusat yang kebetulan berkunjung ke KPU Sumut," ucapnya.
Ia menyebutkan selain ditujukan kepada Gubernur, Bupati dan Walikota, pihaknya telah menembuskan juga kepada Mendagri bahkan KPU RI.
" Apalagi dengan kedatangan anggota dewan pusat dari Komisi II bidang anggaran tentunya lebih mendukung agar cepat terealisasi sehingga penyelenggaraan Pilkada berlangsung lancar, aman dan sukses," tukasnya. (joy)
