INILAHMEDAN - Semarang : Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan dana desa yang telah digelontorkan lebih dari 1000 triliun rupiah harus segera dibelanjakan agar roda perekonomian tetap berputar.
" Dana yang ada di daerah cukup besar, di tengah tekanan perekonomian global akibat adanya perang dagang dan merebaknya virus corona, harus bisa memperkuat daya tahan ekonomi sendiri. Jadi hal yang mendesak dilakukan dengan membelanjakan dana yang telah disalurkan tersebut," ujarnya pada rapat kerja Penyaluran dan Percepatan Pemanfaatan Dana Desa dalam Menopang Ketahanan Sosial Ekonomi Masyarakat di 2020 di Holy Stadium, Komplek Grand Marina Semarang, Jawa Tengah, Selasa (18/02/20).
Menurutnya, Presiden Jokowi telah memerintahkan agar dana yang ditransfer ke daerah, ditambah dana hasil pendapatan asli daerah, mesti secepatnya dibelanjakan.
" Nah jadi belanja jumlahnya 1000 triliun lebih. Eksekusi perintah beliau, belanjakan," jelasnya.
Jadi kata dia, bagi daerah yang telah selesai pembahasan APBD-nya, segera anggaran tersebut dibelanjakan. Terutama saat sekarang ini, kala tekanan terhadap perekonomian global tengah meningkat dengan merebaknya virus corona.
" Hasil penelitian dampak corona itu kita tidak tahu kapan selesai. Artinya kita harus siap-siap menghadapi goncangan ekonomi sebulan atau dua bulan ini. Mudah-mudahan lebih cepat selesai. Tapi kalau seandainya lama, kita harus siap-siap dengan dua skenario. Skenario terburuk artinya goncangan ini akan ada satu atau dua bulan," tuturnya.
Karenanya kata Mendagri, dana atau anggaran yang telah disepakati segera gelontorkan ke masyarakat. Sehingga mengalir dan beredar semua.
Dan dana-dana langsung yang diberikan oleh pemerintah, seperti dana Bansos, program keluarga harapan, program tunai maupun non tunai yang dikelola Kemensos yang disalurkan melalui Pemda, itu juga harus tepat sasaran.
" Harus betul-betul diserahkan sesegera mungkin. Supaya ada daya tahan masyarakat. Mereka cukup makan. Cukup beras, ada uang untuk kebutuhan sehari-hari. Begitu juga dengan dana Bantuan Operasional Sekolah atau BOS," ujarnya.
Dana BOS yang jumlahnya mencapai 54 triliun itu, kata Mendagri, dulu mekanisme pencairannya oleh provinsi. Dari provinsi baru diserahkan ke sekolah-sekolah. Tapi kini mekanisme itu telah diubah.
Dana BOS langsung diserahkan kepada kepala sekolah. Sebab, banyak kepala sekolah hanya untuk mengurus dananya mesti susah payah datang ke ibukota provinsi.
Dana pun terlambat diterima. Akibatnya ada laporan, orang tua dan guru harus urunan supaya operasional sekolah anak-anaknya bisa berjalan. " Akhirnya diambil keputusan sudah serahkan langsung saja kepada sekolah masing-masing" sebutnya.
Presiden Ingin Dana Desa Secepatnya Dikirimkan Ke Desa
Pada bagian lain, dana desa yang jumlahnya mencapai 72 triliun rupiah harus secepatnya diterima oleh desa. Oleh karena itu, pemerintah memutuskan mekanisme pencairannya kini langsung ke desa.
Langsung ke rekening desa. Perubahan pencairan Dana Desa ini agar tidak ada lagi hambatan birokrasi. Jadi ini strategi untuk memotong birokrasi.
" Nah, bapak Presiden ingin agar dana itu tepat sasaran. Betul-betul bisa membuat desa itu bangkit mandiri. Dan bisa menggeliatkan pembanguan dan perekonomian desa. Sehingga masyarakatnya bergerak dan tak berbondong-bondong lari ke kota lagi," tegasnya.
Intinya sekarang yang harus dikawal, kata Mendagri, dana desa itu dipakai tepat sasaran. Untuk membangun desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi masing-masing desa.
Sehingga kemudian dana desa bisa berputar. Masyarakat juga akhirnya dapat menikmati. Bukan perangkat atau kepala desanya saja.
" Artinya ini memerlukan pengawasan. Saya sampaikan ke Bapak Presiden, ini jumlahnya 74 ribu desa lebih. Membagikan 74 ribu lebih desa mudah, tinggal minta rekeningnya saja setelah itu bagikan, nyampe semua," paparnya.
Untuk mengawasi ini agar tepat sasaran, dimana 74 ribu lebih kepala desa punya mindset cara berpikir beda-beda.
" Kita buat tim-tim. Tiga gelombang, itu 33 provinsi kita sentuh semua. Gelombang pertama ada 9 provinsi, gelombang dua, 7 provinsi. Gelombang ketiga 17 provinsi dalam waktu 2 minggu," urainya.
Jadi kata dia, semua tim bergerak, baik itu dari Kemendagri, tim dari Kemenkeu atau tim dari Kemendes. Tiga kementerian ini yang terkait erat dengan dana desa.
"Kenapa ada 3 tim ini? Tim keuangan ini yang kasi uangnya ini, yang hitung-hitung uang, yang ngurusin uang ini untuk pembangunan apa itu adalah Pak Mendes. Mau dipakai selagi tidak melanggar hukum monggo kata beliau tadi," tukasnya. (*/joy)
