INILAHMEDAN - Medan: Sektor kesehatan tidak hanya mengurusi masalah kesehatan seperti penyakit.
Hal ini dikatakan Sekretaris Dinas Kesehatan Sumut Ridesman kepada berkaitan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-55 tahun 2019, Senin (11/11/2019).
"Masyarakat banyak yang enggak tau mengenai kinerja di sektor kesehatan. Masyarakat taunya kalau ada penyakit," ujarnya.
Karena itu, sambungnya, diperlukan peran media untuk memberi informasi kepada masyarakat bahwa selain mengatasi masalah penyakit, Dinas Jesehatan juga melakukan kegiatan antara lain sosialisasi, seminar dan memberikan pelayanan kesehatan lainnya.
Ditegaskannya, berdasarkan PP No 2 tahun 2018 mengatur 6 jenis pelayanaan dasar yang wajib diberikan pemda kepada masyarakat yang dikenal dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang salah satunya bidang kesehatan.
Begitu juga pelayanan Dinkes Sumut. Pertama, jelas Ridesman, tiap ibu hamil mendapat pelayanan standar berarti dapat pelayanan 100 persen dan ini yang harus dipantau media.
"Tiap ibu bersalin, bayi baru lahir dapat pelayanan standar di pelayanan kesehatan oleh tenaga persalinan sesuai standar. Pelayanan standar juga diberikan kepada tiap anak pada usia pendidikan dasar yaitu 6 sampai 14 tahun, wajib dapatkan skrening atau deteksi.Tiap usia 15-59 tahun dan di atas 60 tahun wajib mendapatkan skrening juga tentang kesehatannya. Juga setiap penderita hypertensi, TBC, ODGJ, orang berisiko terinfeksi HIV wajib mendapatkan pelayanan kesehatan 100 persen. Dan ini tugas pemerintah," terang Ridesman.
Sementara khusus pemerintah provinsi, jelasnya lagi, ada 2 pelayanan yaitu terhadap krisis kesehatan akibat bencana seperti bencana lintas kabupaten, atau berpotensi dampak luas ke kabupaten lain. Kedua, SPM provinsi yaitu kejadian luar biasa (KLB) penyakit terutama lintas kabupaten dan wajib diambil alih provinsi kalau dua kabupaten atau lintas kabupaten.
"Tapi kalau KLB di satu kabupaten, tetap ditangani pemkab setempat dan di back up provinsi. SPM bukan tanggung jawab Dinas Kesehatan tapi pemerintah," katanya.
Karenanya, lanjut Ridesman, untuk mempercepat SPM, Dinkes Sumut menempuh 2 strategi yaitu program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga atau PISPK di mana Puskesmas mendatangi keluarga, bukan menunggu masyarakat datang. PISPK lebih kepada orang kesehatan yang jemput bola. Strategi kedua, sektor kesehatan menggalakkan integrasi atau berkolaborasi dengan lintas sektor, stakeholder seperti penyediaan masalah air bersih dan jamban.
"Maka ada gerakan masyarakat sehat (Germas) yang dimulai sejak 2016 dan adanya Inpres Nomor 1 tahun 2017," sebutnya.
"Tiap ibu bersalin, bayi baru lahir dapat pelayanan standar di pelayanan kesehatan oleh tenaga persalinan sesuai standar. Pelayanan standar juga diberikan kepada tiap anak pada usia pendidikan dasar yaitu 6 sampai 14 tahun, wajib dapatkan skrening atau deteksi.Tiap usia 15-59 tahun dan di atas 60 tahun wajib mendapatkan skrening juga tentang kesehatannya. Juga setiap penderita hypertensi, TBC, ODGJ, orang berisiko terinfeksi HIV wajib mendapatkan pelayanan kesehatan 100 persen. Dan ini tugas pemerintah," terang Ridesman.
Sementara khusus pemerintah provinsi, jelasnya lagi, ada 2 pelayanan yaitu terhadap krisis kesehatan akibat bencana seperti bencana lintas kabupaten, atau berpotensi dampak luas ke kabupaten lain. Kedua, SPM provinsi yaitu kejadian luar biasa (KLB) penyakit terutama lintas kabupaten dan wajib diambil alih provinsi kalau dua kabupaten atau lintas kabupaten.
"Tapi kalau KLB di satu kabupaten, tetap ditangani pemkab setempat dan di back up provinsi. SPM bukan tanggung jawab Dinas Kesehatan tapi pemerintah," katanya.
Karenanya, lanjut Ridesman, untuk mempercepat SPM, Dinkes Sumut menempuh 2 strategi yaitu program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga atau PISPK di mana Puskesmas mendatangi keluarga, bukan menunggu masyarakat datang. PISPK lebih kepada orang kesehatan yang jemput bola. Strategi kedua, sektor kesehatan menggalakkan integrasi atau berkolaborasi dengan lintas sektor, stakeholder seperti penyediaan masalah air bersih dan jamban.
"Maka ada gerakan masyarakat sehat (Germas) yang dimulai sejak 2016 dan adanya Inpres Nomor 1 tahun 2017," sebutnya.
Dijelaskan Ridesman, HKN tahun ini kembali dilaksanakan kampanye terhadap generasi sehat menuju Indonesia unggul termasuk juga lansia.
Kegiatan lainnya yaitu forum ilmiah, talkshow, dialog interaktif, seminar dan upacara peringati HKN. Melepas 60 orang untuk menberikan pelayanan kepada masyarakat atau bakti sosial di Tapteng. Konseling ibu hamil, balita serentak di seluruh Indonesia. Gerakan cuci tangan pakai sabun, pemberian kaca mata gratis, perlombaan, pemberian penghargaan kepada tenaga kesehatan, kepada kecamatan yang sudah bebas dari BAB sembarangan serta lainnya.
"Pada 1 Nopember pelaksanaan HKN di Deliserdang, family gathering, senam massal, konseling kesehatan jiwa, pengumuman pemenang lomba dan lainnya," tandasnya. (imc/fat)
