 |
| Ilustrasi |
INILAHMEDAN - Medan: Komisi D DPRD Sumut bersepakat dengan instansi lainnya “menggedor” Menteri PUPR (Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat) dan Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) agar menganggarkan pembangunan Jalan Tol Medan-Berastagi di APBN TA 2019 sebesar Rp4 triliun lebih.
Instansi lainnya yang dimaksud yakni
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provsu, Balai Besar Pemeliharaan Jalan Nasional dan ICK (Ikatan Cendikiawan Karo) Sumut.
Kesepakatan itu diputuskan dalam rapat dengar pendapat Komisi D DPRD Sumut dengan beberapa instansi itu di gedung dewan, Selasa (13/11/2018).
Rapat dipimpin Ketua Komisi D Ari Wibowo dihadiri anggota komisi Fahrizal Efendy Nasution, Yantoni Purba, Syamsul Qodri, Donald Lumbanbatu, Leonard S Samosir, Darwin, Jaffar Harahap, Darwin Lubis dan Baskami Ginting.
Rapat hari itu untuk membahas kelanjutan pembangunan Jalan Tol Medan – Berastagi maupun jalan alternatif lainnya.
Kesimpulan rapat seluruh instansi sepakat untuk mendukung sepenuhnya usulan pembangunan akses Jalan Tol Medan-Berastagi.
"Akses Jalan Nasional jurusan Medan-Karo saat ini sudah tidak layak lagi menjadi jalan akses utama. Sebab hampir tiap hari terjadi kemacetan berjam-jam sehingga merugikan perekonomian masyarakat. Jadi, untuk merealissikan jalan tol ini, kita sudah sepakat, hari ini Rabu (14/11/2018) 'menggedor' Kementerian PUPR dan Bappenas di Jakarta,” tegas Ari.
Ditambahkan Ari Wibowo, pembangunan akses jalan tol Medan-Karo ini sangat bagus karena memiliki dampak positif dari program pembangunan infrastruktur jalan tol yang tidak hanya digunakan sebagai akses Medan dan Karo, tapi juga menjadi akses sejumlah kabupaten dan provinsi, seperti Kabupaten Dairi, Pakpak Bharat, Humbahas (Humbang Hasundutan) maupun Provinsi NAD (Nagroe Aceh Darussalam) bahkan beberapa kabupaten kawasan penunjang destinasi wisata Danau Toba.
Ketua ICK Budi D Sinulingga mengatakan, pihaknya bersama Komisi D harus terus berjuang agar pembangunan Jalan Tol Medan – Berastagi segera dialokasikan anggaran pembangunannya di APBN.
"Kami khawatir akan terjadi perpindahan minat turis dari kawasan utara Danau Toba ke Selatan dan Timur. Kemudian, komoditi kawasan utara akan kurang memiliki daya saing sehingga terjadi disparitas pembangunan serta terjadi gangguan aktivitas sosial budaya jika jalan tol tersebut tidak terwujud," pungkas Budi Sinulingga.
Menurut Budi, ketika pihaknya melakukan studi kelayakan pembangunan Jalan Tol Medan – Berastagi yang panjangnya mencapai 43 Km ini menghabiskan anggaran sekitar Rp4 triliun sehingga tidak terlalu berat mengalokasikannya di APBN. (imc/bsk)
