 |
Pelantikan Penjabat Gubernur Sumatera Utara Eko Subowo oleh Mendagri Tjahjo Kumolo di Aula Raja Inal Siregar kantor Gubsu, Jumat (22/06/2018).(foto: ist)
|
INILAHMEDAN - Medan: Mendagri Tjahjo Kumolo melantik Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Eko Subowo sebagai Penjabat Gubernur Sumatera Utara, Jumat (22/06/2018). Prosesi pelantikan dilaksanakan di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut Jalan Pangeran Diponegoro, Medan.
Eko Subowo dilantik untuk mengisi kekosongan pimpinan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara setelah berakhirnya masa jabatan Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi dan Wakil Gubernur Sumut Nurhajizah Marpaung pada 17 Juni 2018 hingga terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur baru hasil Pilgub Sumut 2018.
Pelantikan Pj Gubernur Sumut juga diikuti serah terima jabatan (sertijab) Ketua TP PKK Sumut sesuai Keputusan Presiden Nomor 107/P 2018 tentang Pengesahan Pemberhentian Dengan Hormat Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi dan Wakil Gubernur Sumut Nurhajizah Marpaung periode 2013-2018 dan Pengangkatan Penjabat Gubernur Sumut yang ditetapkan di Jakarta pada 8 Juni 2018.
Mendagri Tjahjo menyebutkan penunjukan Pj Gubernur Sumut berdasarkan pasal 201 ayat (10) Undang-Undang Nomor 10/2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Sebagaimana disebutkan, untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan gubernur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
“Tugasnya seperti yang saya sampaikan, pertama segera turun ke Danau Toba melihat kondisi korban kapal tenggelam. Dukung dan bantu apa saja yang dibutuhkan untuk evakuasi korban. Kedua segera berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu serta unsur Forkopimda untuk mensukseskan Pilkada,” jelasnya.
Terkait Pilkada serentak, Tjahjo menekankan agar Pj Gubernur menjaga netralitas ASN. “Jika ada ASN yang tidak netral nantinya, maka Pj Gubernur dapat melakukan mutasi dan memberikan sanksi,” tegasnya.
Sementara Eko Wibowo saat ditemui mengatakan akan memastikan tugasnya untuk menjaga keberlangsungan proses kegiatan pembangunan, pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
“Untuk mensukseskan Pilkada, yang penting adalah menjaga netralitas ASN. Serta mempertahankan kondusifitas selama ini. Sebab di Sumut termasuk tidak ada hoaks dan konflik SARA, semua bersaing program,” jelasnya. (imc/bsk)
