INILAHMEDAN - Medan: Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi mengharapkan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ke depan dapat memberikan kecukupan modal kepada PT Perkebunan Sumut sehingga BUMD ini dapat berjalan optimal.
Selama ini BUMD tersebut masih menggunakan dana pihak ketiga yaitu dari perbankan. Seperti diketahui dana dari perbankan itu nantinya dikenakan bunga. Dengan demikian, keuntungan yang diperoleh BUMD ini sebagian untuk membayar bunga.
Menurut Erry, kecukupan modal PT Perkebunan belum tercapai sesuai dengan apa yang disepakati sejak awal BUMD ini ada. Termasuk penyertaan modal dari Pemprovsu yang belum maksimal.
“Ke depannya Pemprovsu dapat memberikan kecukupan modal kepada BUMD ini, sehingga bisa memberikan keuntungan yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya,” kata Erry pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Perkebunan di BUMD tersebut Jalan Jamin Ginting Medan, Senin (21/05/2018).
Erry mengatakan, dari laporan direksi, dari hasil pengawasan selama 2017, PT Perkebunan pada 2017 mengalami peningkatan kinerja dan juga laba.
"Ini merupakan suatu hal yang cukup baik meski masih ada kendala-kendala yang perlu diperbaiki ke depannya,” ujarnya.
Direktur Utama PT Perkebunan Sumut Darwin Nasution mengatakan modal yang telah disepakati Pemprovsu dan Koperasi Karyawan Perkebunan sebagai pemegang saham belum sepenuhnya disetorkan. Kesepakatan sebesar lebih kurang Rp600 miliar sejauh ini yang dipenuhi baru sekitar 47 persen,” ujar Darwin.
Padahal, kata Darwin, bisnis perkebunan adalah bisnis yang membutuhkan investasi yang cukup besar. Karenanya butuh penambahan modal dari pemegang saham. “Diharapkan pemegang saham bisa menambahkan modalnya agar bisnis pekebunan ini bisa dikembangkan ke depannya,” katanya.
Hadir pada rapat tersebut Komisaris Utama Herawaty besarta dewan komisaris lainnya, Dewan Pengawas Bondaharo Siregar, Kabiro Perekonomian Setdaprovsu Ernita Bangun dan jajaran PT Perkebunan Sumut.(imc/bsk)
