Mendagri: Jangan Ada Lagi Kepala Daerah Kena OTT KPK
INILAHMEDAN - Medan: Menteri Dalam Negeri Cahyo Kumolo berharap ke depan tidak ada lagi kepala daerah atau pejabat di daerah yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Ini harus menjadi perhatian calon kepala daerah atau yang sedang menjabat, Setelah ini, jangan lagi ada kepala daerah yang terkena OTT oleh KPK," kata Cahyo Kumolo pada kegiatan pembekalan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, calon Wali Kota dan calon Wakil Wali Kota se-Sumut pada Pilkada Serentak 2018 di kantor Gubernur Sumut, Selasa (24/04/2018).
Menurut Cahyo, persoalan perencanaan anggaran menjadi sumber utama potensi praktik korupsi. Di antaranya perencanaan dana hibah, bantuan sosial (bansos), retribusi dan pajak. "Itu merupakan area rawan korupsi," kata dia.
Dalam kesempatan itu, Cahyo mengatakan pelaksanaan pilkada serentak bukan merupakan ajang persaingan politik sesama partai pengusung. Namun sesungguhnya, kata dia, pilkada merupakan prosesi untuk memilih pemimpin di daerah.
"Saya ingatkan, tujuan pilkada dilaksanakan untuk mencari pemimpin. Pemimpin yang amanah, pemimpin yang punya program, konsep dan gagasan," katanya.
Pada pelaksanaan pilkada serentak di Sumut, Cahyo berharap akan lahir pemimpin yang memiliki imajinasi dan mimpi bagaimana membangun provinsi ini ke arah yang lebih baik lagi.
Cahyo justeru sangat menyayangkan jika ada calon yang maju hanya sekadar mencari target sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah tanpa memiliki komitemen apapun membangun daerah yang dipimpinnya.
Hadir pada acara pembekalan itu antara lain Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi, Wali Kota Medan Dzulmi Eldin, Ketua KPU Sumut Mulia Banurea, Ketua Bawaslu Sumut Syafrida Rasahan, dua pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur Sumut yakni Edy Rahmayadi - Musa Rajecksah dan Djarot Saiful Hidayat - Sihar Sitorus beserta calon bupati dan calon wali kota se-Sumut. (imc/bsk)