INILAHMEDAN - Pematangsiantar: Presiden Jokowi menyerahkan secara secara simbolis 7.000 sertifikat tanah kepada masyarakat Pematangsiantar, Asahan, Tanjung Balai, Simalungun, Labuhan Batu dan Humbang Hasundutan (Humabahas). Penyerahannya dilaksanakan di Alun-alun Lapangan Haji Adam Malik, Kota Pematang Siantar, Senin (27/11/2017).
Hadir di sana Menteri Agraria dan Tata Ruang – Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR-BPN) Sofyan Djalil, Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki dan Wali Kota Pematangsiantar Hefriansyah.
Jokowi meminta kepada Menteri ATR-BPN agar sertifikat tanah di seluruh Indonesia diberikan secepatnya kepada rakyat di Indonesia. "Setiap saya ke daerah keluhannya adalah apa, sengketa lahan, sengketa tanah, di mana mana. Bukan hanya di Provinsi Sumatera Utara, di provinsi lain seluruh Indonesia juga sama. Ada individu dengan individu, masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan pemerintah dan perusahaan swasta. Benar ndak? kejadian seperti itu tidak boleh diterus-teruskan," kata Jokowi.
Oleh karena itu, Jokowi memerintahkan Sofyan Djalil untuk menyelesaikannya. "Tapi yang belum selesai itu banyak sekali. Seluruh Indonesia seharusnya sudah bersertifikat sebanyak 126 juta bidang tanah harus sudah dikeluarkan. Tapi hingga 2016 akhir baru 46 juta bidang tanah. Banyak sekali masyarakat yang belum dapat sertifikat," sebutnya.
Untuk Sumatera Utara, dari 3,9 juta baru 1,4 juta atau 30 persen yang menerima bantuan sertifikat tanah. Sama seperti nasional dari 127 juta tapi baru 46 juta yang dapat.
"Makanya saya perintahkan Menteri BPN agar penerima sertifikat cepat selesai. Tahun ini target kita 5 juta, tahun depan 7 juta dan tahun depannya lagi 9 juta harus dikeluarkan,” katanya.
“Ingat, sudah pegang sertifikat, berarti hak hukum atas tanah sudah dipegang. Simpan baik-baik dan jangan lupa fotokopi. Jadi kalau hilang mudah mengurusnya BPN. Dan jangan gampang rusak,” ujar Jokowi.
Jokowi juga mengingatkan agar sertifikat tanah yang sudah dimiliki masyarakat harus di simpan baik-baik. Bahkan kalau pun ada yang ingin “menyekolahkan” Jokowi berpesan agar uangnya dapat dipergunakan ke hal-hal yang positif seperti modal usaha.
“Sertifikat ini bisa disekolahkan, bisa. Saya tahu karena saya sering turun ke desa dan kampung-kampung. Saya pesankan agar pakeklah bank yang agunannya rendah seperti KUR cuma 9 persen. Kalau minjam gunakan untuk modal usaha jangan buat yang lain,” harapnya. (bsk)
