 |
| Aliansi Gerakan Mahasiswa Bersama Rakyat Batubara (Gembara) meminta Kejaksaan Negeri Batubara serius dalam menangani laporan Pengaduan Masyarakat (Dumas).(foto: olan) |
INILAHMEDAN - Batubara: Aliansi Gerakan Mahasiswa Bersama Rakyat Batubara (Gembara) meminta Kejaksaan Negeri Batubara serius dalam menangani laporan Pengaduan Masyarakat (Dumas).
Pernyataan sikap tersebut disampaikan Ridho Hamdani dari Aliansi Gembara dalam video pernyataan sikapnya, Rabu (12/11/2026).
Ridho mengatakan Aliansi Gembara menyampaikan laporan Dumas ke Kejari Batubara, Senin (28/11/2026). Laporan itu terkait dugaan pelanggaran Juknis Pelaksanaan Swakelola Revitalisasi Satuan Pendidikan SMKN 1 Talawi.
Adapun substansi laporan diduga Ketua Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) SMKN 1 Talawi bukan merupakan warga Kelurahan Talawi dan tidak memiliki anak yang bersekolah di SMKN 1 Talawi.
Atas dasar itu, kata Ridho, hal itu diduga bertentangan dengan prinsip swakelola yang mewajibkan P2SP berasal dari unsur orang tua/wali murid yang berpartisipasi.
"Pada tanggal 3 Oktober 2026, kami mendatangi kantor Kejari Batubara meminta kejelasan tindak lanjut laporan tersebut. Saat itu oknum jaksa di sana menyatakan laporan kami tidak benar," ujar Ridho.
Ketika Aliansi Gembara meminta pembuktian atas pernyataan tersebut dengan meminta ditunjukkan fotokopi KTP Ketua P2SP, SK P2SP Asli, dan Data Dapodik anaknya, pihak Kejari Batubara diduga tidak mampu menunjukkan dokumen tersebut.
Kemudian, Rabu, 14 Oktober 2026, Aliansi Gembata berunjuk rasa di depan kantor Kejari Batubara. Pada aksi tersebut, Kajari Batubara menemui massa dan berjanji akan memberikan informasi dan keputusan resmi dalam waktu 3 x 24 jam.
"Namun sampai saat ini, hampir sebulan, belum ada kabar apapun dari pihak Kejari Batubara. Ini ada apa," kata Ridho.
Aliansi Gembara mempertanyakan tidak adanya kejelasan tersebut dan menduga adanya ketidakberesan dalam penanganan laporan. Oleh karena itu, Aliansi Gembara meminta Kajati Sumut memeriksa Kajari Batubara dan Kasi Intel Kejari Batubara
"Kami juga meminta Kejari Batubara segera memberikan kejelasan atas laporan terkait revitalisasi SMKN 1 Talawi," katanya.(imc/olan)
