 |
| Koordinator Presidium MN KAHMI Raden Muhammad Syafii.(foto: ist) |
INILAHMEDAN - Jakarta: Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) menegaskan kasus penyadapan ilegal (unlawful interception) dan penghapusan bukti elektronik yang menyasar Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah pejabat negara mengarah kepada tindakan makar.
"Ini ancaman serius yang luar biasa terhadap kedaulatan bangsa. Ini sudah mengarah kepada tindakan makar," kata Koordinator Presidium MN KAHMI Raden Muhammad Syafii yang akrab disapa Romo di Jakarta, Minggu (08/11/2026).
Menurut KAHMI, kata Romo, Penyadapan Ilegal terhadap Presiden Prabowo bisa mengancam stabilitas politik nasional serta sebuah pelanggaran fundamental terhadap etika bernegara dan syariat agama.
Sikap resmi penyadapan ilegal mengarah ke makar ini juga disampaikan Mensesneg Prasetyo Hadi dan menegaskan tindakan tersebut dikategorikan insubordinasi, mutiny (pemberontakan) serta membahayakan keselamatan pimpinan dan kepentingan negara.
KAHMI, kata Romo, menyampaikan pernyataan sikap yakni mendukung langkah tegas Presiden Prabowo agar pihak kepolisian mengusut tuntas kasus penyadapan ilegal, mendesak Polri melakukan pengusutan secara menyeluruh, transparan dan objektif berbasis scientific crime, meminta jaminan keamanan informasi strategis negara, menjaga solidaritas nasional dan ketenangan publik.(imc/rel)
