 |
| Pemadaman listrik di tanah air terus meluas. Setelah Pulau Jawa yang hingga kini belum normal total, situasi serupa juga melanda Pulau Kalimantan. Keresahan warga di sana akibat pemadaman listrik bergilir sudah terjadi hampir sepekan, sejak Senin 22 Juni 2026.(foto: bsk) |
INILAHMEDAN - Jakarta: Pemadaman listrik di tanah air terus meluas. Setelah Pulau Jawa yang hingga kini belum normal total, situasi serupa juga melanda Pulau Kalimantan. Keresahan warga di sana akibat pemadaman listrik bergilir sudah terjadi hampir sepekan, sejak Senin 22 Juni 2026.
Informasinya, sejumlah wilayah di Kalimantan yang terdampak pemadaman listrik meliputi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah (seperti Palangka Raya), serta kawasan Kalimantan Timur.
Isunya, versi PT PLN yang disebar ke masyarakat, penyebab utama adalah kendala operasional dan menurunnya pasokan listrik pada sistem interkoneksi Kalimantan akibat gangguan pada salah satu pembangkit listrik.
Berdasarkan pengumuman yang disampaikan PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Banjarmasin, pemadaman listrik bergilir karena kendala operasional sistem kelistrikan interkoneksi Kalimantan. Dampaknya, sebagian wilayah di Kota Banjarmasin kembali terkena pemadaman bergilir pada Kamis, 25 Juni 2026.
Kordinator Nasional Relawan Listrik untuk Negeri (Kornas Re-LUN) Teuku Yudhistira mendesak PLN transparan ke masyarakat soal fakta yang terjadi sehingga memicu keresahan.
"Dari data yang kami himpun, banyak permasalahan yang menjadi pemicu pemadaman listrik di Kalimantan. Trmasuk masalah batubara,"" beber Yudhistira.
Menurut Yudhis, transformasi energi yang selalu digaungkan Dirut PLN Darmawan Prasodjo yakni energi baru terbarukan (EBT) cenderung isapan jempol belaka.
"Faktanya, untuk sistem kelistrikan PLN masih ketergantungan dengan PLTU yang menggunakan batubara. Persoalan di Kalimantan salah satunya tidak terlepas dari batubara," ungkapnya.
Ketidaksiapan Pembangkit
* FD PLTU CFK #1,2 Total 40 MW (Kendala Batu Bara basah & Batu Bara Gantung, DMN 45 MW)
* FD PLTU Muara Jawa #1 21 MW (Kendala Bearing Turbin, DMN 27.5 MW)
* FD PLTU Muara Jawa #2 5 MW (Kendala Bearing Turbin, DMN 27.5 MW)
* FD PLTGU Senipah#2 27 MW (Dalam pemantauan pasca gangguan cooling LPT setelah masuk system Kembali, DMN 46 MW)
* FD PLTGU Senipah STG 9 MW (Kendala Operasi 1 unit HRSG beban tidak maksimal, DMN 25 MW)
* FO PLTGU Senipah#1 46 MW (Gangguan Alarm Firing sisi LPT, Estimasi 20 Feb 2026 s.d M1 Sep 2026)
* FO PLTU Indoeka#1 100 MW (Gangguan MFT Boiler Trip, DMN 100 MW)
* FO PLTU Indoeka#2 100 MW (Gangguan MOP, Estimasi 13 Jun 2026 sampai dengan 04 Agustus 2026)
* FO PLTU ITP 45 MW ( Kendala Ketersediaan Batubara 11 Mar 2026 sampai 31 Juli 2026)
* FO PLTU Asam2#4 54 MW (Perbaikan Turbine Generator 20 Sep 2025 s.d 01 Agustus 2027)
* PO PLTU Pulpis 45 MW (Simple Isnpection 01 Jun 2026 s.d 26 Jun 2026)
* PO PLTU TPI #2 100 MW (Seriously Inspection 17 Jun 2026 s.d 13 Jul 2026)
* FD PLTMG Bengkanai 70 MW (Kendala Supplay Gas Medco, Menggunakan Tube Skid CNG, DMN 185 MW )
Transfer Komam - Tanjung : 64.6 MW (Kaltim kirim ke Kalsel)
"Akibat situasi itu, manual load shedding (MLS) atau pemadaman terus terjadi. Total
MLS untuk Kaltimra sebesar 83.3 MW . Rinciannya, Padam Umum 83.3 MW, Padam Captive 0 MW. Sedangkan untuk MLS Kalselteng totalnya 113.45 MW, dengan rincian Padam Umum 100.65 MW dan Padam Captive 12.80 MW," sebutnya.
Yudhistira mengatakan kebohongan atas fakta yang terjadi membuktikan rusaknya manajemen korporasi di tubuh PLN.
"Ya informasi nya itu, ada arahan dari Divisi Komunikasi PLN untuk tidak terbuka ke masyarakat tentang pemadaman. Tentunya Presiden Prabowo tidak bisa diam. Harus ada sikap tegas, mencopot seluruh Direksi PLN khususnya Dirut yang membawa aura negatif bagi pemerintahan Prabowo," pungkasnya.(imc/bsk)
