 |
| Koordinator Nasional Relawan Listrik Untuk Negeri (Kornas Re-LUN) Teuku Yudhistira mengapresiasi langkah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menggandeng BIN dan Kejagung menelusuri kejanggalan stok batubara PLN hingga memicu pemadaman bergilir di Jawa dan Kalimantan.(foto: ist) |
INILAHMEDAN - Jakarta: Koordinator Nasional Relawan Listrik Untuk Negeri (Kornas Re-LUN) Teuku Yudhistira mengapresiasi langkah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menggandeng BIN dan Kejagung menelusuri kejanggalan stok batubara PLN hingga memicu pemadaman bergilir di Jawa dan Kalimantan.
"Ini menarik, artinya sudah mulai tercium kebohongan. Apalagi dikatakan PLN minta batubara kalori 5.000 atau medium rank coal (MRC). Padahal di Jawa yang banyak berdiri PLTU low-rank coal (LRC). PLTU yang bagian program 10.000 MW kan low rank semua," beber Yudhistira saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Jumat (26/06/2026).
Kornas Re-LUN sejak awal menyoroti kasus ini. Yudhistira Teuku Yudhistira turut memberi masukan kepada tim yang dilibatkan dalam masalah serius tersebut.
"Nah, masukan seperti ini yang harus diberikan ke BIN dan Kejagung, karena data PLN yang diterima pemerintah dan publik tidak jelas," imbuhnya.
Yudhistira membeberkan faktor lain yang menghambat pasokan batubara ke PLN adalah skema pembayaran yang rumit sehingga membuat pemilik tambang batubara enggan menyuplai.
"Pasokan batubara terhambat, faktor lainnya karena sistem pembayaran yang dialihkan ke sub-holding, ini yang membuat prosesnya panjang," ucapnya.
Namun dibalik fakta itu, Yudhis mengingatkan Menteri ESDM dan lembaga negara yang terlibat dalam penyelidikan kasus ini untuk lebih jeli.
"Artinya jangan sampai terbuai dengan narasi yang dibangun Dirut PLN Darmawan Prasodjo. Borok PLN selama dipimpinnya harus segera diamputasi," tandasnya.
Yudhistira beralasan ketika terjadi Blackout Sumatera beberapa waktu lalu, dengan mudahnya Dirut PLN menyalahkan alam.
"Sekarang, giliran padam bergilir menyalahkan batubara. Padahal semua bisa diantisipasi bila reserve margin dan keandalan sistem dibangun," bebernya.
Parahnya lagi, sambung dia, selama 5 tahun ini, sistem kelistrikan yang harusnya menjadi back bone sistem kelistrikan, justeru tidak ada yang jalan.
"Yang jalan malah project-peoject yang tidak produktif dan diduga ada hengki pengki seperti project AMI dan sewa pembangkit berbasis BBM," ungkap Yudhistira.
"Satu lagi, ini harus segera dituntaskan. Karena kasus pemadaman listrik ini juga ancaman bagi pemerintahan Prabowo, terindikasi ada semacam sabotase. Karena itu saya selalu menekankan, copot seluruh Direksi PLN, khususnya Darmawan Prasodjo dan kroninya," tegas Yudhis.
Terkait pemadaman listrik bergilir di Pulau Jawa, Darmawan Prasodjo mengatakan ada sejumlah PLTU di Jawa yang terhambat pengoperasiannya karena stok batubara yang menipis. Di antaranya Jawa Bagian Barat antara lain PLTU Pelabuhan Ratu, PLTU Lontar, PLTU Labuan, PLTU Suralaya 1-8, PLTU Jawa 7, PLTU Jawa 9 dan 10, PLTU Indramayu.
-
Jawa Bagian Tmur di antaranya PLTU Paiton 1 dan 2, PLTU Paiton 9, PLTU Rembang, PLTU Pacitan dan PLTU Tanjung Awar-awar.
Semua PLTU itu disebutkannya membutuhkan pasokan batubara dengan kalori 5.000 atau medium rank coal (MRC). Pernyataan itu langsung disanggah Kornas Re-LUN Teuku Yudhistira. Menurut Yudhis, apa yang disampaikan Darmawan adalah pembohongan publik.
"Dia bilang medium rank coal yang gak ada, padahal PLTU yang disebutkannya sebagian besar cukup pakai low rank coal karena bagian dari proyek 10.000 MW yang memang di-desain pakai low rank coal," kata Yudhistira aat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (22/06/2026).(imc/bsk)
