 |
| Pengunjuk rasa yang mengatasnamakan Dewan Peduli Negeri mendesak kejaksaan segera memanggil dan memeriksa pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus korupsi tersebut.(foto: ist) |
INILAHMEDAN - Medan: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan diributi kasus dugaan korupsi, termasuk pelaksanaan Ramadan Fair 2026 beberapa waktu lalu.
Dugaan korupsi di instansi itu diributi puluhan orang pada unjuk rasa di depan kantor Kejari Medan, Kamis (07/05/2026).
Pengunjuk rasa yang mengatasnamakan Dewan Peduli Negeri mendesak kejaksaan segera memanggil dan memeriksa pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus korupsi tersebut.
Koordinator aksi, Reza Nasution, mempertanyakan perkembangan penanganan program bantuan perlengkapan sekolah bagi siswa miskin dan menyoroti pelaksanaan Ramadan Fair 2026 yang diduga sarat penyimpangan anggaran.
“Program sosial jangan sampai menjadi ajang bancakan oknum tertentu,” kata Reza dalam orasinya.
Massa juga menyinggung dugaan pemerasan yang menyeret empat anggota DPRD Medan. Koordinator lapangan, Rahmat, meminta aparat penegak hukum mengusut perkara itu secara terbuka dan transparan.
Aksi demonstrasi diterima Kasubsi II Intelijen Kejari Medan, Reza. Ia mengatakan laporan dan tuntutan massa akan diteruskan kepada Seksi Pidana Khusus Kejari Medan untuk ditindaklanjuti.
Menurut dia, kejaksaan membuka ruang bagi masyarakat yang ingin menyampaikan laporan dugaan tindak pidana korupsi, termasuk terkait pelaksanaan Ramadan Fair 2026.
“Silakan masyarakat menyampaikan laporan. Semua akan kami telaah dan pelajari sesuai mekanisme yang berlaku,” ujarnya.(imc/bsk)
.
