 |
| Pemko Pematangsiantar memiliki strategi dan inovasi dalam menurunkan angka pengangguran, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara signifikan. Seperti meningkatkan kreativitas warga serta membangun ekonomi kreatif masyarakat melalui pelatihan dan pendampingan secara intensif.(foto: har) |
INILAHMEDAN - Pematangsiantar: Pemko Pematangsiantar memiliki strategi dan inovasi dalam menurunkan angka pengangguran, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara signifikan. Seperti meningkatkan kreativitas warga serta membangun ekonomi kreatif masyarakat melalui pelatihan dan pendampingan secara intensif.
Demikian dipaparkan Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi diwakili Sekda Junaedi Antonius Sitanggang dalam Penilaian Presentasi Kepala Daerah Dalam Rangka Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah Dimensi Penurunan Tingkat Pengangguran.
Kegiatan tersebut digelar Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara zoom meeting, Rabu (01/04/2026 ) dan diikuti dari Command Center Lantai 2 Balai Kota Pematangsiantar.
Junaedi menerangkan jumlah penduduk Kota Pematangsiantar tahun 2024 sebanyak 277.054 jiwa dan di tahun 2025 sebanyak 279.198 jiwa, dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2024 sebesar 81,17 persen dan di tahun 2025 sebesar 81,71 persen. Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 4,61 di tahun 2024 dan 4,09 di tahun 2025. Di tahun 2024, Indeks Gini Rasio sebesar 0,297 dan di tahun 2025 sebesar 0,332.
Strategi yang ditempuh antara lain memperluas kesempatan kerja, memperkuat sinergi dengan program pemerintah pusat seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), serta mendorong berbagai program inovasi lintas sektor.
Berdasarkan data, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Pematangsiantar tercatat 8,00 persen di tahun 2024. Sedangkan di tahun 2025 berada di angka 7,74 persen.
Guna mendukung strategi keberlanjutan dalam penanganan pengangguran, Pemko Pematangsiantar melalui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Inisiatif DPRD Pematangsiantar, bersama Pemko Pematangsiantar telah menyepakati adanya ranperda terkait Perlindungan Tenaga Kerja Lokal dan Ranperda Pemberian Insentif serta Kemudahan Berinvestasi.
Kemudian, penyusunan rencana tenaga kerja Kota Pematangsiantar tahun 2025-2029, dan rencana pembangunan industri Kota Pematangsiantar.
“Dan sudah kita sepakati Ranperda Inisiatif,” katanya.
Struktur ketenagakerjaan di Kota Pematangsiantar pada bidang informal di tahun 2025 sebesar 51,64 persen atau 75.050 jiwa. Sedangkan bidang formal sebesar 48,36 persen atau 70.293.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, katanya, Pemko Pematangsiantar mengarahkan pembangunan ketenagakerjaan melalui kebijakan Pembinaan Bursa Kerja Khusus (BKK) di SMK negeri dan swasta, pengelolaan informasi pasar kerja (job fair), pelaksanaan pelatihan kerja berbasis kompetensi dengan sertifikat BNSP, serta pemberian bantuan peralatan melalui Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan. Ditambah, wajib lapor lowongan kerja guna memonitoring laporan perusahaan pada lowongan kerja, serta memfasilitasi pelaksanaan rekrutmen.
Selain itu, pemerintah menyiapkan pelatihan kewirausahaan, manajemen usaha, hingga standardisasi produk guna meningkatkan daya saing masyarakat dan mendorong terciptanya usaha baru.
Pemko Pematangsiantar juga telah banyak merekrut pemuda-pemudi yang bergelut di bidang industrial ekonomi kreatif, seperti content creator hingga tenaga-tenaga yang memiliki kompetensi pada bidang yang dibutuhkan masing-masing OPD.
Selain itu, pembentukan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit menjadi langkah strategis dalam memastikan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan pekerja, sekaligus menjaga hubungan industrial yang harmonis serta iklim investasi yang kondusif.(imc/har)
