 |
| Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi mengikuti kegiatan Entry Meeting Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara Serentak se-Provinsi Sumatera Utara (Sumut) secara virtual, Kamis (19/02/2026).(foto: har) |
INILAHMEDAN - Pematangsiantar: Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi mengikuti kegiatan Entry Meeting Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara Serentak se-Provinsi Sumatera Utara (Sumut) secara virtual, Kamis (19/02/2026).
Hal yang sama dilakukan Sekretaris Daerah (Sekda) Junaedi Antonius Sitanggang dan sejumlah pimpinan OPD, serta mewakili BPK RI Perwakilan Sumut, dari Command Center Balai Kota Pematangsiantar.
Wagub Sumut Surya meminta seluruh OPD provinsi serta kabupaten/kota bersikap kooperatif dalam proses audit yang dilakukan BPK RI.
BPK RI telah memulai pemeriksaan interim Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 sejak 18 Februari 2026. Pemeriksaan dijadwalkan berlangsung hingga 26 Maret 2026.
“Saya minta agar berkomunikasi aktif dan responsif terhadap pemenuhan dokumen dan data terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang diperlukan tim pemeriksa,” kata Surya.
Surya berharap pemerintah daerah yang belum meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dapat memperoleh predikat tersebut pada LKPD 2025.
“Diharapkan ke depannya pengelolaan keuangan pemerintah daerah menjadi lebih akuntabel,” ujarnya.
Kepala BPK RI Perwakilan Sumut Paula Henry Simatupang mengatakan audit bukan sekadar rutinitas, melainkan upaya meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Melalui audit, risiko pengelolaan keuangan pemda dapat dimitigasi.
“Harapan kami risikonya bisa termitigasi, temuannya kalau tidak bisa hilang minimal berkurang,” kata Paula.
Sambutan dari mewakili bupati/wali kota se-Sumut disampaikan Bupati Labuhanbatu Selatan Fery Sahputra Simatupang.(imc/har)
