 |
| Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen melaksanakan sosialisasi Perda No 5 tahun 2015 di Jalan Metal.(foto: bsk) |
INILAHMEDAN - Medan: Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen menekankan pentingnya validasi pendataan warga miskin. Dengan begitu penyaluran bantuan sosial bisa tepat sasaran.
"Kita sering mendengar keluhan warga tentang penyaluran bantuan sosial yang tidak tepat sasaran. Jadi validasi data warga miskin sangat penting agar bantuan sosial tepat sasaran," kata Wong Chun Sen saat menggelar sosialisasi Perda No 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Jalan Metal, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Minggu (18/01/2025).
Menurut Wong, banyak program tercantum dalam Perda Penanggulangan Kemiskinan yang sasarannya mewujudkan penurunan angka kemiskinan di Kota Medan.
“Ruang lingkup Perda ini mencakup identifikasi warga miskin, hak dan kewajiban, penyusunan serta pelaksanaan program, hingga pengawasan dan peran serta masyarakat,” kata Wong.
Identifikasi warga miskin dilakukan melalui pendataan berkala setiap dua tahun sekali yang meliputi proses verifikasi dan validasi. Menurutnya, pendataan berkala dilakukan lantaran kondisi ekonomi warga dapat berubah sehingga data harus selalu diperbarui.
“Bisa saja sebelumnya menerima bantuan, tapi dua tahun kemudian sudah bekerja atau memiliki usaha. Jadi bantuan harus dialihkan kepada warga yang lebih membutuhkan. Jadi validasi pendataan sangat penting,” ujarnya.
Wong menilai masih terdapat persoalan di lapangan akibat data yang tidak akurat. Termasuk warga miskin yang tidak terdata karena menumpang tinggal di rumah warga mampu sehingga dinilai tidak layak menerima bantuan.
Wong menegaskan penanggulangan kemiskinan merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Pemerintah daerah juga diwajibkan mengalokasikan minimal 10 persen dari APBD untuk program penanggulangan kemiskinan.
Wong mengatakan warga miskin juga memiliki kewajiban untuk berupaya meningkatkan taraf hidup dan berpartisipasi aktif dalam program pemerintah.
“Tujuan bantuan bukan untuk membuat ketergantungan, tetapi memacu masyarakat mandiri dan berupaya memperbaiki perekonomian keluarga,” katanya.
Penanggulangan kemiskinan, kata Wong, dilakukan secara sistematis dengan melibatkan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melalui program bantuan sosial, pendidikan, layanan kesehatan, serta pemberdayaan usaha mikro dan kecil.
Ia juga menyinggung sejumlah program yang telah berjalan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pendidikan, serta layanan kesehatan gratis. Pemko Medan, kata dia, juga memberikan kebijakan pemutihan tunggakan BPJS Kesehatan dalam batas tertentu.
“Warga Kota Medan cukup menggunakan KTP untuk berobat dan dilayani di kelas III,” ujarnya.
Wong mengajak masyarakat aktif melapor kepada lurah atau kepala lingkungan jika menemukan warga miskin yang belum terdata atau bantuan yang tidak tepat sasaran.(imc/bsk)
