.jpg) |
| Gubernur Sumut Bobby Nasution menutup Pertemuan Forum Strategis dengan seluruh pimpinan OPD Pemprov Sumut di Aula Mess Pemprovsu Pora-pora Parapat Kabupaten Simalungun, Minggu malam (11/1/2026).(foto: bsk) |
INILAHMEDAN - Parapat: Forum Strategis Penyelarasan Persepsi dan Penguatan Komitmen Seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menghasilkan tujuh komitmen bersama sebagai langkah konkret memperkuat sinergi pembangunan daerah.
Gubernur Sumut Bobby Nasution optimistis komitmen tersebut menjadi fondasi kuat untuk membangun Sumut lebih baik, efektif dan berkelanjutan.
Optimisme tersebut disampaikan Bobby pada penutupan forum yang digelar di Aula Mes Pora-Pora Tengku Rizal Nurdin, Parapat, Minggu malam (11/01/2026).
“Dengan tujuh komitmen yang dihasilkan forum ini, saya optimistis kita bisa melangkah lebih solid. Pembangunan tidak bisa dilakukan secara sendiri- sendiri, tetapi harus melalui kolaborasi dan sinergi seluruh OPD,” kata Bobby di hadapan seluruh pimpinan OPD Pemprov Sumut yang hadir.
Forum Strategis Organisasi Perangkat Daerah Pemprov Sumut menghasilkan tujuh komitmen bersama sebagai langkah konkret memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas sektor dalam pembangunan daerah. Komitmen ini menjadi fondasi gerak bersama untuk mewujudkan kolaborasi Sumut Berkah menuju Sumut yang unggul maju dan berkelanjutan.
Tujuh Komitmen Bersama Kepala OPD Sumut tersebut dibacakan oleh Kepala Bappelitbang Sumut Dikky Anugerah dan diserahkan kepada Gubernur Bobby melalui Penjabat Sekdaprov Sumut Sulaiman Harahap.
Tujuh komitmen bersama tersebut meliputi pertama penyelaraskan seluruh kebijakan, program, dan kegiatan OPD dalam rangka mewujudkan keberhasilan pencapaian Visi dan Misi, RPJMD Provinsi Sumut Tahun 2025–2029, RKPD Tahun 2026, Program Prioritas, Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), Proyek Strategis Daerah, serta Pemulihan Pascabencana yang ditetapkan oleh Gubernur Sumut.
Kedua, memimpin langsung pengendalian kinerja organisasi dan bertanggung jawab penuh atas perencanaan, pelaksanaan, capaian hasil, serta pengendalian risiko, termasuk dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, tanpa melemparkan tanggung jawab kepada aspek teknis, atau pihak lainnya.
Ketiga, menyelenggarakan perencanaan dan penganggaran yang operasional, terukur, dan berorientasi hasil serta dampak nyata bagi masyarakat, dengan memastikan setiap kegiatan memiliki indikator kinerja, manfaat yang jelas dan terukur.
Keempat, menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan manajemen risiko secara substantif, bukan formalitas, dengan menghentikan, merevisi, atau mengalihkan kegiatan bermasalah, serta mengintegrasikan prinsip pembangunan kembali yang lebih baik, lebih aman, dan berkelanjutan. Kelima, menjaga disiplin anggaran, kualitas pelaksanaan kegiatan, serta integritas dalam pengadaan barang dan jasa.
Keenam, mengelola kinerja OPD berbasis outcome dan dampak, dengan fokus pada pemulihan layanan dasar, sosial, ekonomi, dan infrastruktur, serta menyusun rencana perbaikan tertulis apabila indikator kinerja tidak tercapai. Ketujuh, memperkuat kolaborasi dan sinergi lintas OPD, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah pusat, serta pemangku kepentingan lainnya untuk mempercepat pemulihan pascabencana dan pencapaian tujuan pembangunan Provinsi Sumut.
Sementara Ketua Panitia Pelaksan Kepala BPSDM Sumut Agustinus menyampaikan, forum ini merupakan momentum krusial bagi seluruh pimpinan OPD untuk menyatukan frekuensi, mempererat koordinasi, serta menajamkan fungsi kepemimpinan dalam mengawal keberhasilan 17 Program Prioritas, 53 Program Strategis Daerah, serta 6 Program Hasil Terbaik Cepat (Quick Wins) Provinsi Sumut.
Ia menambahkan, capaian forum ini antara lain terwujudnya sinergi dan keselarasan program pembangunan, serta pemetaan tingkat pemahaman kepala OPD terhadap visi dan misi Gubernur, Program Prioritas (PP), Program Strategis Daerah (PSD), Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), dan komitmen bersama yang telah disepakati.(imc/bsk)
