|

Pemerhati Korupsi Pertanyakan Rincian Penyaluran Belanja Tak Terduga Pemko Medan TA 2025 Rp174,5 M

Banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah Kota Medan menuai pertanyaan besar kalangan aktivis, mengingat BTT (Belanja Tak Terduga) Pemko Medan hingga saat ini sudah mencapai Rp 174,5 miliar.(foto: dok)

INILAHMEDAN - Medan: Banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah Kota Medan menuai pertanyaan besar kalangan aktivis, mengingat BTT (Belanja Tak Terduga) Pemko Medan hingga saat ini sudah mencapai Rp 174,5 miliar.

“Sejak per Januari 2025 hingga saat ini (Desember 2025), Pemko Medan sudah membelanjaklan BTT sebesar Rp174,5 M. Pertanyaannya, kemana saja peruntukan belanja tak terduga tersebut,” kata pemerhati korupsi Andi Nasution di Medan, kemarin.

BTT, lanjut Andi, biasanya dialokasikan sebagai belanja cadangan untuk penanggulangan bencana alam dan non alam, keadaan darurat atau keadaan luar biasa (KLB) dan kebutuhan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

Dari beberapa persyaratan tersebut, hal apa saja yang memenuhi kriteria, sehingga munculnya keluaran Rp174,5 M.

“Kalau terkait penanganan korban banjir baru-baru ini, publik pun sudah mengetahui upaya Pemko Medan terkesan minim dan jauh dari ekspektasi publik. Bantuan terhadap korban banjir justeru lebih banyak dari berbagai organisasi dan komunitas lainnya,” ujarnya.

Kalaupun ada kejadian lain di Kota Medan sepanjang 2025 ini, lanjutnya, tidak ada yang separah banjir bandang di penghujung November ini. Hal inilah membutuhkan kejujuran Wali Kota Rico Waas untuk menyampaikannya secara terbuka ke publik.

Andi Nasution berharap jangan sampai bencana menjadi bancakan para pejabat untuk meraup kepentingan pribadi. Apapun ceritanya, APBD tersebut sejatinya berasal dari rakyat berupa pajak, retribusi dan lainnya.

“Kita mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit investigatif terhadap BTT ini. Namun yang paling penting adalah keterbukaan dan kejujuran Wali Kota Rico Waas untuk menyampaikannya ke publik. Jangan sampai Rico Waas mengalami krisis kepercayaan publik,” ujarnya.(imc/bsk)

Komentar

Berita Terkini