 |
| Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil (Dispermadesdukcapil) Provinsi Sumatera Utara, Parlindungan Pane menegaskan komitmennya untuk mengawal keberhasilan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Gubernur Bobby Nasution.(foto: bsk) |
INILAHMEDAN - Medan: Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil (Dispermadesdukcapil) Provinsi Sumatera Utara, Parlindungan Pane menegaskan komitmennya untuk mengawal keberhasilan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Gubernur Bobby Nasution.
Hal ini prinsipil khususnya dalam mendukung pelaksanaan program UHC (Universal Health Coverage) atau berobat gratis cukup dengan KTP.
Pernyataan itu disampaikan Parlindungan Pane pada konferensi pers rutin yang digelar Dinas Kominfo Sumut bekerja sama dengan Forum Wartawan Pemprov Sumut (FWP) di Kantor Gubernur Sumut, Kamis (23/10/2025).
Hadir mendampingi, Sekretaris Dinas dan sejumlah kepala bidang di lingkungan Dispermadesdukcapil.
“Kami menjamin layanan kependudukan di Sumatera Utara berjalan baik dan tidak ada kendala dalam penerbitan KTP-El. Stok blanko KTP cukup, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir. Bagi daerah yang mengalami kekurangan, kami siap menyalurkan segera. Tidak boleh ada alasan layanan terhambat karena blangko kosong,” tegas Parlindungan.
Menurutnya, sistem data kependudukan merupakan pondasi utama keberhasilan program PHTC, terutama dalam pelayanan kesehatan, sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Validitas dan ketersediaan dokumen kependudukan seperti KTP-El dan Kartu Keluarga menjadi kunci agar seluruh program Pemprov Sumut tepat sasaran dan berkeadilan.
“KTP bukan sekadar identitas, tetapi pintu masuk seluruh layanan publik. Karena itu, kami pastikan seluruh masyarakat memiliki dokumen kependudukan yang lengkap agar bisa menikmati program UHC dan program PHTC lainnya tanpa hambatan administratif,” ujarnya.
Parlindungan menjelaskan, Dispermadesdukcapil Sumut secara rutin melakukan monitoring dan evaluasi setiap 15 hari kerja terhadap seluruh Dinas Dukcapil kabupaten/kota untuk memastikan ketersediaan blanko, peralatan pencetakan, dan kualitas pelayanan publik.
Selain itu, Pemprov Sumut juga melaksanakan program “Dukcapil Menyapa Masyarakat” sebagai bentuk pelayanan jemput bola ke desa-desa, sekolah, kampus, rumah sakit, hingga panti sosial. Langkah ini bertujuan agar warga di daerah terpencil tetap mendapat akses yang sama terhadap layanan administrasi kependudukan.
Lebih lanjut, Parlindungan menegaskan komitmen pihaknya menciptakan birokrasi bersih dan bebas pungli di seluruh lini pelayanan Dukcapil, termasuk dengan membangun Zona Integritas dan sistem pengaduan publik berbasis online.
Upaya dan inovasi tersebut, kata Parlindungan, telah mendapatkan apresiasi dari Dirjen Dukcapil Kemendagri, yang menilai pelayanan administrasi kependudukan di Sumatera Utara berjalan baik dan efisien.
“Apresiasi dari pemerintah pusat menjadi bukti bahwa sistem pelayanan Dukcapil di Sumut sudah berada di jalur yang benar. Kami akan terus memperkuat sinergi dengan kabupaten/kota agar seluruh layanan publik mendukung visi Gubernur Bobby Nasution menuju Sumut Hebat,” pungkasnya.
Dengan kesiapan sistem dan sinergi lintas daerah, Dispermadesdukcapil Sumut memastikan tidak ada warga yang tertinggal dari pelayanan kependudukan, sehingga program PHTC Gubernur Bobby Nasution dapat berjalan lancar, cepat, dan berdampak nyata bagi masyarakat di seluruh penjuru Sumatera Utara.(imc/bsk)
