 |
| Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen menampung aspirasi warga pada Reses III Masa Sidang 2024–2025 di Jalan Suasa Raya, Lingkungan V, Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli, Minggu (27/07/2025).(foto: bsk) |
INILAHMEDAN - Medan: Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen menampung aspirasi warga pada Reses III Masa Sidang 2024–2025 di Jalan Suasa Raya, Lingkungan V, Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli, Minggu (27/07/2025).
Kegiatan reses ini juga dihadiri perwakilan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Medan seperti Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, Dinas PKPCKTR, Dinas Kesehatan, Disdukcapil, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Sosial, serta Kasi PMK Kecamatan Medan Deli. Hadir pula perwakilan PAC PDI Perjuangan Guntur Turnip.
Wong Chun Sen dalam sambutannya menjelaskan bahwa reses merupakan bentuk komunikasi dua arah antara legislatif dan konstituen.
“Melalui reses ini, kami menampung aspirasi warga Medan Deli berkaitan masalah pembangunan dan kesejahteraan sosial," kata Wong.
Berbagai pertanyaan dan keluhan disampaikan langsung oleh warga. Abdul Kahar, warga Jalan Suasana, mempertanyakan pembatalan pembangunan gapura yang telah disetujui sebelumnya. Ia mengaku kecewa karena pembangunan tersebut sudah dimulai bersama masyarakat namun dihentikan sepihak.
“Kami sudah dapat izin dari lurah, proposal sudah ditandatangani, tapi belakangan dicabut dengan alasan mengenai pipa PAM. Padahal kami rasa tidak mengganggu,” ungkapnya.
Nurhidayati, warga Jalan Mangaan I, Lingkungan IV, meminta perbaikan drainase dan perbaikan jalan.
“Drainase di lingkungan kami butuh diperdalam dan jalan rusak berat. Banyak warga yang jatuh karena lubang, bahkan sudah menelan korban,” ujarnya.
Boru Sitorus mempertanyakan prosedur pembuatan akta kelahiran dan akta nikah bagi warga usia lanjut yang tidak memiliki surat kelahiran rumah sakit. Sedangkan NH Sitompul menyuarakan kerusakan jalan sepanjang 700 meter di Gg Saria, Jalan Pancing Ujung, yang tak kunjung diperbaiki, serta persoalan banjir yang tak tuntas di daerah hilir.
Menanggapi keluhan warga, Lurah Mabar Hilir menjelaskan bahwa pembatalan pembangunan gapura terjadi karena tidak semua unsur masyarakat dilibatkan dalam kepanitiaan. Selain itu, PDAM menyatakan posisi gapura mengganggu jalur distribusi air yang telah diperbesar.
Untuk masalah banjir, lurah menyebut bahwa drainase sepanjang 1.200 meter sudah dibangun namun terkendala pada jembatan lama yang terlalu rendah, sehingga menghambat aliran air.
“Kalau hujan, air tidak lancar mengalir ke perbatasan karena jembatan ini,” jelasnya.
Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur telah direncanakan melalui Musrenbang, namun keterbatasan anggaran membuat hanya beberapa titik yang dapat direalisasikan pada 2025.
“Usulan sudah ditampung. Kita harap melalui dorongan ketua DPRD, realisasi bisa ditingkatkan di tahun 2026,” ujar perwakilan SDABMBK.
Sementara itu, perwakilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) menyampaikan bahwa masyarakat bisa langsung mengurus dokumen kependudukan seperti KTP, KK, akta lahir, dan akta nikah di Mall Pelayanan Publik atau langsung ke kantor dinas. Untuk warga usia lanjut yang tidak memiliki surat lahir dari rumah sakit, bisa melampirkan surat keterangan kelahiran dari pihak keluarga atau kelurahan.
Dalam sesi tanya jawab, seorang warga juga mengeluhkan adanya kesalahan data penerima bantuan. Seorang anak penerima Program Keluarga Harapan (PKH) atas nama Qory Audita dinyatakan meninggal dunia dalam data BPJS, padahal masih hidup dan aktif bersekolah.
Wong Chun Sen menegaskan bahwa seluruh aspirasi masyarakat akan ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan disampaikan kepada OPD terkait.
“Semua masukan ini menjadi catatan penting bagi kami untuk diperjuangkan dalam pembahasan anggaran dan program kerja ke depan,” tegasnya.(imc/bsk)
