 |
| Sekdaprov Sumut Togap Simangunsong mengikuti Rapat Penataan Kawasan Danau Toba dipimpin Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Panjaitan di Kampus Institut Teknologi Del, Laguboti, Kabupaten Toba, Sabtu (12/07/2025).(foto: bsk) |
INILAHMEDAN - Toba: Sehari setelah dilantik menjadi Sekdaprov Sumut, Togap Simangunsong langsung gerak cepat (Gercep) melakukan rapat membahas Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Danau Toba. Rapat dilakukan bersama Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan serta para bupati di kawasan Danau Toba.
DEN saat ini merencanakan pembentukan KEK di Danau Toba untuk peningkatan investasi, optimalisasi ekspor-impor, percepatan pembangunan daerah dan terobosan pengembangan kawasan industri, pariwisata dan perdagangan. Pemprov Sumut sendiri siap menjadi katalis transformasi Danau Toba sebagai KEK pariwisata dan pertanian.
“Penataan kawasan Danau Toba bukan sekadar pembangunan fisik atau destinasi wisata, namun menjaga warisan alam dan budaya sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumut khususnya di kawasan sekitar Danau Toba,” kata Togap Simangunsong usai rapat di Institut Teknologi Del, Laguboti, Kabupaten Toba, Sabtu (12/07/2025).
Pemprov Sumut sedang menyiapkan segala kebutuhan terkait lahan, dokumen dan administrasi untuk pembentukan KEK Danau Toba. Bersama dengan DEN, Pemprov Sumut serta tujuh kabupaten di kawasan Danau Toba akan mengusulkan pembentukan KEK Danau Toba ke Dewan Nasional KEK.
“KEK Danau Toba akan berdampak besar kepada masyarakat dan pembangunan,” kata Togap Simangunsong.
Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan setiap daerah di kawasan Danau Toba memiliki karakteristik dan potensi yang berbeda-beda. Pembentukan KEK mempertimbangkan dua hal tersebut, kemudian daerah mengusulkan rencana bisnis yang akan dibangun.
“Ada beberapa kegiatan usaha di KEK, seperti pariwisata, olahraga, pertanian, energi, pendidikan kesehatan, pemerintah daerah melihat itu, mana rencana bisnis yang tepat di daerahnya, kemudian pemerintah pusat memberikan dukungan infrastruktur, kelembagaan, badan usaha dan evaluasi,” kata Luhut.(imc/bsk)
