Polri dan Kemenag dalam gelar FGD. (foto : dok)
INILAHMEDAN - Jakarta : Kasus sengketa tanah perwakafan di Indonesia bakal mendapat penanganan serius dari pihak kepolisian (Polri).
Buktinya, belum lama ini Polri bersama Kementerian Agama (Kemenag) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Penanganan Sengketa Perwakafan Bersama Aparat Penegak Hukum di Indonesia yang berlangsung di Jakarta.
Kanit 4 Subdit II Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri AKBP Andik Puji Santoso, mengungkapkan perkembangan teknologi membawa tantangan baru dalam pengelolaan perwakafan bisa memicu sengketa.
Oleh karenanya, dibutuhkan strategi untuk mengatasi potensi konflik perwakafan yang semakin kompleks akibat perkembangan teknologi.
" Teknologi membuat segalanya lebih cepat, tapi juga bisa memperbesar potensi konflik. Maka, kita perlu peta jalan yang jelas untuk mitigasi sengketa perwakafan,” ujarnya.
AKBP Andik menegaskan, Polri siap untuk memberi dukungan penuh dalam pembinaan dan sosialisasi mitigasi sengketa perwakafan.
" Kami siap bekerja sama dengan Kemenag untuk menciptakan lingkungan yang kondusif dan harmonis dalam pengelolaan perwakafan,” tegas Andik.
Sementara itu, Kasubdit Pengamanan Aset Wakaf Kemenag, Jaja Zarkasyi, mengatakan kerja sama ini merupakan upaya Kemenag dalam meningkatkan pengamanan aset wakaf di Indonesia.
Dia berharap, potensi sengketa perwakafan dapat ditekan dan pengelolaan perwakafan di Indonesia berjalan lebih baik.
" Kemitraan ini merupakan upaya Kemenag dalam meningkatkan pengamanan aset wakaf di Indonesia. Kami meningkatkan pengamanan tersebut dengan menggandeng aparat penegak hukum yang memiliki otoritas hukum terkait isu wakaf dan pertanahan,” tandasnya. (imc/joey)
