 |
| Anggota DPRD Medan, Hendra DS |
InilahMedan.com - MEDAN: Menyikapi produk Hukum Peraturan Daerah (Perda) diterbitkan di Kota Medan tak dibarengi penerbitan Peraturan Walikota (Perwal). Alhasil, implementasi dari Perda-Perda di Kota Medan tak maksimal.
Hal ini disampaikan Ketua Fraksi Hanura, PSI dan PPP (HPP) DPRD Kota Medan Hendra DS, ketika dihubungi melalui telp selularnya, Jumat (19/04/2024).
Ketika disinggung soal Perda No 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terkait Tarif Retribusi Pelayanan Kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup yang baru disahkan pada bulan Januari dan baru berjalan di bulan Februari 2024. Ternyata, Perda tersebut banyak mengundang reaksi dari masyarakat. Sebab, kenaikan tarif retribusi sampah 500 persen dinilai sangat memberatkan.
“Jika di lapangan terjadi keluhan dari masyarakat maka Perda itu bisa direvisi kembali,” tegasnya.
Menurutnya, Perda dibuat bukan untuk memberatkan masyarakat, namun tujuan utamanya adalah memberdayakan masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah. Dan, lanjutnya, pembentukan peraturan daerah harus didasari oleh asas pembentukan perundang-undangan pada umumnya antara lain; Memihak kepada kepentingan rakyat, menunjung tinggi hak asasi manusia, berwawasan lingkungan dan budaya.
Hendra menjelaskan, aturan yang tercantum dalam Perda masih bersifat global. Perwal berfungsi menjelaskan hal-hal teknis yang ada dalam Perda. Alhasil, tanpa Perwal, perda dinilai sekadar produk hukum.
“Perda memang sudah ada, tetapi banyak yang Perwalnya tidak segera disusun. Padahal, Perwal itu menjelaskan pasal-pasal yang ada dalam perda. Ya implementasinya yang susah kalau tanpa Perwal,” ungkapnya. (imc-bsk)
