 |
| Sidang kasus dana hibah KPU Sergei yang berlangsung melalui zoom. (foto : dok) |
Tim JPU Kejari Sergai Ardiansyah dan Erwin Silaban secara bergantian dalam surat tuntutannya menyatakan ketiga terdakwa (berkas penuntutan terpisah) dinilai telah memenuhi unsur dakwaan primair, Jumat (01/04/22).
Yang diancam pidana pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU Nomor 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
Dengan secara bersama-sama memperkaya diri sendiri, orang lain dan atau korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1,2 miliar lebih.
Selain itu, ketiga terdakwa juga dituntut pidana denda masing-masing Rp300 juta subsidair (bila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana) 3 bulan kurungan.
Mereka juga dikenakan pidana tambahan membayar uang pengganti (UP) kerugian keuangan negara masing-masing sebesar Rp287.722.626.
Ditentukan bila sebulan setelah perkaranya berkekuatan hukum tetap, maka harta benda ketiga terpidana disita kemudian dilelang. Disamping itu nantinya juga tidak bisa menutupi UP, maka menggantinya dengan pidana 3,5 tahun penjara.
Hal memberatkan, perbuatan para terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah dan belum mengembalikan seluruh kerugian keuangan negara.
Sedangkan yang meringankan, para terdakwa masih memiliki tanggung jawab sebagai tulang punggung keluarga dan belum pernah dihukum.
Hakim Ketua Eliwati didampingi anggota majelis Immanuel Tarigan dan Rurita Ningrum pun melanjutkan persidangan pekan depan dengan agenda mendengarkan nota pembelaan (pledoi) para terdakwa maupun penasihat hukumnya (PH).
Disebutkan pula dalam dakwaan tim JPU menguraikan, Sekretariat KPU Kabupaten Sergai TA 2020 lalu mendapatkan dana hibah sebesar Rp36,5 miliar untuk pelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 lalu.
Dana tersebut dicairkan sebanyak 3 kali. Pertama, Desember 2019 sebesar Rp300.000.000. Kedua, Januari 2020 sebesar Rp14.300.000.000 dan ketiga Juli 2020 sebesar Rp21.900.000.000.
Belakangan diketahui dana hibah tersebut dilaksanakan tidak sesuai aturan perundang-undangan. Sejumlah pekerjaan tidak sesuai fakta sebenarnya dan dikeluarkannya biaya perjalanan dinas para Aparatur Sipil Negara (ASN) di sekretariat. ASN semestinya tidak mendapatkan biaya perjalanan dinas.
Hasil perhitungan Auditor Independen Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs Katio & Rekan Nomor 93-21 tanggal 19 Oktober 2021, sebesar Rp1.248.958.598. (imc/joy)
