Kapolri Jenderal Listyo Sigit. (foto : dok)
INILAHMEDAN - Jakarta : Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo melaksanakan kegiatan serah terima jabatan (Sertijab) sejumlah perwira tinggi (Pati) Polri, yang diantaranya adalah, Kabaintelkam, Aslog Kapolri, Kakorlantas Polri, Kadiv Humas Polri hingga enam Kapolda di Gedung Rupatama, Jakarta Selatan pada Rabu (10/11/21).
Pada kesempatan itu, Kapolri meminta seluruh perwira yang dilantik agar lebih peka dan mampu melaksanakan mapping di lapangan dengan baik dalam menentukan langkah mulai dari preemtif hingga represif guna menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Sitkamtibmas) tetap berjalan aman, damai dan kondusif.
Kapolri juga menyampaikan jangan padamkan api saat besar. Melainkan, padamkan api ketika masih kecil. Dengan kata lain, Kapolri berharap, jajarannya bisa bergerak cepat dalam meminimalisir hal yang tidak diinginkan terjadi.
Hal itu muncul, kata Kapolri terkait fenomena pelanggaran oknum anggota kepolisian khususnya di media sosial (Medsos) dan viral di masyarakat.
Perbuatan segelintir oknum itu, menurut Kapolri, berpengaruh pada personel lainnya yang sudah bekerja keras dan baik dalam menjalankan tugasnya. Seperti menjadi garda terdepan penanganan dan pengendalian covid-19 hingga menjaga Sitkamtibmas tetap kondusif.
" Disini saya ingatkan bahwa, akhir-akhir ini kita menghadapi fenomena dan menjadi keprihatinan kita, muncul banyak viral penyimpangan anggota. Tentunya ini berdampak pada rekan-rekan yang sudah bekerja keras sehingga hasilnya dirasakan masyarakat," ujar Kapolri.
Dihadapan perwira yang dilantik, mantan Kapolda Banten itu menegaskan, kedepannya tidak ada lagi perbuatan oknum-oknum yang melakukan pelanggaran. Oleh sebab itu, Ia menekankan, perwira Polri harus menjadi pimpinan yang menjadi contoh agar tak ragu memberikan hukuman dan tindakan tegas kepada oknum yang melanggar.
" Ini harus ditanamkan di diri kita. Kita bisa tegas kalau kita menjadi teladan yang baik. Kita ragu apabila tidak menjadi teladan. Potensi penyimpangan harus diperbaiki, apakah pemahamannya yang keliru sehingga harus rubah mindsetnya. Jangan memberikan beban yang berpotensi menjadi penyimpangan," ucap eks Kabareskrim Polri tersebut.
Tak hanya itu, Kapolri juga menyadari dan menyerap aspirasi masyarakat soal adanya anggapan kepolisian baru bergerak cepat jika diviralkan di media sosial. Karenanya, Kapolri menekankan, stigma masyarakat tersebut harus dihapuskan. Karena, sesuai dengan konsep Presisi, seluruh jajaran Polri harus prediktif, responsibilitas dan transparansi berkeadilan.
" Jadi tolong ini diperbaiki. Tak harus viral tapi masalah bisa cepat diselesaikan. Terjadi kebuntuan komunikasi sehingga masyarakat menyampaikan keluhan dengan menggunakan medsos," tutur Kapolri.
Masih terkait soal keluhan masyarakat, Kapolri berharap, jajarannya benar-benar memanfaatkan sejumlah aplikasi yang telah diluncurkan. Seperti layanan Hotline 110, Propam Presisi, Dumas Presisi, Binmas Online Sistem (BOS), SKCK online, Pelayanan Masyarakat SPKT, Aduan SPKT, SP2HP online dan masih banyak lainnya.
Kapolri berpandangan, banyaknya aplikasi tersebut akan tidak dirasakan oleh masyarakat apabila tidak mendapatkan respon dari aparat kepolisian. Apalagi Kapolri mengaku, masih banyak yang menyampaikan keluhannya secara langsung terhadap dirinya melalui aplikasi pesan tertulis.
" Sampai saat ini masih banyak yang WhatsApp saya melaporkan masalah. Pada saat saya tanya kenapa tidak dilaporkan ke wilayah karena tidak bisa nomor diblokir. Kalau memang ada masalah dan kemudian masyarakat perlu ada penjelasan, tolong jelaskan khususnya masalah di kepolisian. Sehingga masyarakat mengerti posisi hukumnya, apakah kasusnya bisa ditindaklanjuti atau tidak bisa, karena ada batasan kewenangan yang dimiliki. Namun kita berusaha menyelesaikan semuanya sehingga rasa keadilan buat masyarakat dapat dirasakan," papar Kapolri.
Lebih jauh Kapolri memaparkan adanya persepsi tentang polisi antikritik. Ia mengakui bahwa, persoalan tersebut merupakan tantangan yang harus diselesaikan dan dibuktikan kepada masyarakat bahwa polisi tidak antikritik karena selalu menyerap aspirasi, untuk menjadikan Polri yang lebih diharapkan oleh masyarakat.
" Polisi tidak anti kritik. Ini jadi tantangan saya karena kritik penting dan dimanfaatkan. Ada persepsi di masyarakat tentang kita dan kita harus perbaiki. Persepsi yang diharapkan sesuai dengan keinginan masyarakat. Banyak program kita yang dilaksanakan namun memang perlu waktu," kata Kapolri.
Kapolri meyakini bahwa, tantangan itu bisa diselesaikan dengan bekerja secara tulus, kerja keras dan ikhlas. Kapolri optimis, tingkat kepercayaan publik akan terus meningkat dari yang sudah ada saat ini.
" Namun saya yakin kita semua dengan ketulusan, keikhlasan dan kerja keras. Kita bisa memperbaiki. Bangkitkan kepercayaan masyarakat terhadap kita demi institusi. Rekan-rekan telah berjuang namun kalau kita tidak bisa menerima perbaikan tentunya ada gap dan gap ini jadi masalah. Maka dari itu selalu turun ke lapangan bertemu masyarakat dan anggota, untuk mengetahui masalah untuk kita selesaikan. Saya yakin rekan-rekan mampu," ujar Kapolri.
Demi bisa meningkatkan kepercayaan publik, Kapolri mengatakan, jajarannya harus bisa beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Tunjukan bahwa, Polri saat ini jauh lebih baik sebagaimana dengan semangat konsep Presisi.
" Perkembangan teknologi kita manfaatkan. Sehingga profesionalisme dari kepolisian bisa terlihat. Bagaimana kita membangkitkan semangat anggota, manfaatkan teknologi biar semakin baik dan profesional. Saya yakin institusi Polri adalah institusi yang disayang masyarakat dan bagaimana kita meyakinkan agar tetap berada di performa itu," ucap Kapolri.
Lebih dalam, Kapolri juga kembali mengingatkan soal peran Polri menjadi salah satu institusi yang menjadi garda terdepan dalam penanganan covid-19. Ia berpesan, jajarannya harus mampu mempertahankan tren positif yang sudah ada saat ini.
Dimana, Indonesia menjadi peringkat pertama se-Asia Tenggara dalam hal penanganan serta pengendalian Covid-19. Semua itu, kata Kapolri merupakan berkat sinergitas, soliditas dan kerja keras seluruh stakeholders dan elemen masyarakat.
" Kegiatan Natal dan Tahun Baru (Nataru) yang berpotensi terjadi mobilitas masyarakat yang tinggi tentunya harus kita antisipasi dengan langkah-langkah untuk memperkuat protokol kesehatan. Khususnya rekan-rekan Kapolda yang menjadi penanggung jawab mengendalikan covid-19," ujar Kapolri.
Kesiapan dan antisipasi mencegah laju pertumbuhan covid-19, menurut Kapolri juga sebagai bukti di dunia bahwa, Indonesia mampu melaksanakan kegiatan nasional maupun internasional di tengah Pandemi, dengan aman dan memperhatikan faktor kesehatan. Mengingat, kedepan Indonesia akan menjadi tuan rumah penyelenggaran acara tingkat dunia.
" Di satu sisi kegiatan besar akan kita laksanakan dan di satu sisi kita harus waspada angka Covid-19 tak meningkat. Kalau kita mampu akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Ini diharapkan seluruh masyarakat, ini harus kita kembalikan. Ini semua terjadi berkat kontribusi rekan-rekan dan dipertahankan menjadi tugas ke depan. Kewajiban kita menjaga situasi Kamtibmas kondusif sehingga semuanya berjalan baik," pungkas Kapolri. (imc/joy)
