-->
    |

Mahasiswa Desak Penegak Hukum Periksa Proses Lelang Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Provinsi di Toba



INILAHMEDAN - Medan: Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Wilayah Jaring Mahasiswa LIRA Indonesia (DPW Jaring Mahali) Provinsi Sumatera Utara berunjuk rasa di depan kantor Gubernur Sumut Jalan Pangeran Diponegoro Medan, Jumat (09/04/2021).

Para aktivis mahasiswa ini meributi proses Lelang Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Provinsi Ruas Parsoburan - Bts. Lab Batu Utara di Kab Toba dengan nilai HPS Rp26.809.945.162,00 TA 2021 yang dimenangkan PT Eratama Putra Prakarsa.

Massa membeberkan proses penetapan pemenang tender dalam pekerjaan tersebut diduga sarat KKN.

"Kami menduga dalam proses tender diduga terjadi 'kong-kalikong' atau dugaan 'teori konspirasi'. Kami juga menduga Pokja mengarahkan kepada satu perusahaan untuk dimenangkan," teriak koordinator aksi Rustam Hasibuan.

Para aktivis mahasiswa berseragam merah itu juga mengatakan ada dugaan keterlibatan oknum wakil rakyat dalam proses penetapan pemenang lelang tersebut. 

Massa mengungkapkan Pokja terkesan diskriminatif dalam memberikan jawaban pada perusahaan yang dianggap tidak memenuhi syarat ketentuan tertulis ketika mengikuti proses tender.

"Kami menduga Pokja tidak objektif dalam memilih pemenang tender. Di mana salah satu contoh jawaban sanggahan yang disampaikan pada salah satu peserta yang melakukan sanggahan diduga tidak berdasarkan persyaratan kualifikasi secara tertulis berdasarkan data yang kami dapatkan," jelas Rustam Hasibuan.

Massa juga meminta Gubernur Sumut untuk segera memerintahkan Inspektorat menelusuri dugaan 'kong-kalikong' dalam proses tender yang mereka sebutkan. 

"Berdasarkan data yang kami terima jawaban sanggah salah satu peserta lelang, pihak Pokja tidak mencantumkan Undang- Undang dan aturan yang tertera dalam syarat kualifikasi LPSE. Kenapa bisa seperti ini cara kerja mereka," ujar Rustam lagi.

Massa juga meminta kepada lembaga penegak hukum baik kejaksaan, kepolisan dan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menelusuri proses tender yang dilakukan demi mendukung pemerintahaan yang good governance.

Namun tidak satupun dari perwakilan kantor Gubernur Sumut datang untuk menanggapi unjuk rasa mahasiswa itu. Massa kemudian membubarkan diri dan berjanji akan kembali melakukan unjukrasa.(imc/bsk) 

Komentar

Berita Terkini