INILAHMEDAN - Medan: Kemiskinan merupakan masalah yang bersifat multidimensi dengan beragam karakteristiknya. Sehingga perlu segera dilakukan upaya-upaya nyata untuk menanggulanginya karena menyangkut harkat hidup manusia.
Hal ini dikatakan anggota DPRD Medan Wong Chun Sen Tarigan pada sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) No 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Jalan Idris Kecamatan Medan Timur, Minggu (32/01/2021).
Wong mengelompokkan kemiskinan berdasarkan indikatornya masing-masing. Yakni kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan kultural, kemiskinan struktural, iemiskinan internal dan kemiskinan eksternal.
"Namun pada kesempatan ini, saya hanya ingin mengupas tentang kemiskinan absolut. Ini merupakan jenis kemiskinan di mana orang-orang hidup di bawah garis kemiskinan. Jumlah pendapatan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya," ucapnya.
Menurut Politisi Partai PDI Perjuangan ini, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2019,jumlah warga miskin di Kota Medan sebanyak 183,79 ribu jiwa atau 8,08 persen dari total jumlah penduduk Kota Medan.
"Namun di tengah pandemi Covid-19 diyakini jumlah tersebut membengkak, karena wabah ini telah merusak berbagai sendi kehidupan, terutama perekonomian," ujarnya.
Untuk menanggulangi kondisi tersebut pemerintah telah menggelontorkan beberapa program bantuan. Di antaranya Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan untuk UMKM, bantuan langsung tunai (BLT), bantuan kesehatan, pendidikan dan lain-lain.
Sedangkan Pemko Medan di APBD tahun 2020 telah menganggarkan sekitar Rp200 miliar untuk penanggulangan kemiskinan. Jumlah tersebut diambil sebesar 10 persen dari pendapatan asli daerah (PAD).
"Pada APBD TA 2020, PAD kita sebesar Rp2 triliun dan 10 persen atau 200 miliar rupiah dianggarkan untuk penanggulangan kemiskinan. Namun banyak warga yang belum mengetahui hal ini, sehingga pengalokasiannya sering tidak tepat sasaran," pungkasnya.
Acara yang digelar dengan penerapan protokol kesehatan itu berlangsung lancar.(imc/bsk)
