INILAHMEDAN - Kabanjahe: Bupati Karo Terkelin Brahmana mendesak BBPJN (Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional) II Medan dan Dinas Kehutanan Sumut agar bergerak cepat dan responsif menangani jalan longsor di jalur Medan-Berastagi.
Hal itu ditegaskan Bupati Karo saat melakukan rapat koordinasi dengan BBPJN II Medan, Dinas Kehutanan Sumut, Kasatlantas Polres Tanah Karo, Danramil 03/Berastagi, Mayor Inf J Barus, Kepala Bappeda Nasib Sianturi, Dinas Perhubungan Karo dan OPD terkait, Rabu (20/1/2021) di ruang Asisten Kantor Bupati Karo Kabanjahe.
Merujuk Perpres (peraturan presiden) yang mengamanatkan jalan infrastruktur Medan - Berastagi harus skala prioritas, sebab jelas tertuang dalam Mebidangro dan KSPN (Kawasan Strategi Pariwisata Nasional) yang harus tetap diperhatikan. Tapi kenyatannya berbanding terbalik, sungguh sangat mengecewakan.
Akibatnya, tambah Terkelin, para pedagang yang membawa hasil pertanian dari Sidikalang, Pakpak Bharat, Tanah Karo ke Kota Medan terancam bangkrut, karena barang dagangan sayur-mayur mereka mengalami kebusukan dan tidak laku lagi, akibat faktor jalan longsor tidak bisa dilintasi.
"Peristiwa inilah seharusnya jadi perhatian serius BBPJN II Medan dan Dinas Kehutanan Sumut, agar proaktif mengatasi masalah tersebut, sebab Pemkab Karo terbatas kewenangannya terkait jalan nasional tersebut," tandasnya.
Bupati mencontohkan, jika longsor terjadi serta ada kayu yang tumbang, seharusnya Dinas Kehutanan segera mengambil langkah inisiatif. Begitu juga kalau terjadi longsor, BBPJN segera mengatasinya, agar kemacetan bisa cepat teratasi.
Menanggapi pohon tumbang yang mengganggu jalan saat bersamaan datangnya longsor di jalur Medan - Berastagi, Kasi Penataan Kawasan Hutan Sumut Hardi Silaen mengatakan, pada prinsipnya pihaknya siap berkoordinasi dalam mengatasi kejadian yang masuk kategori force majeure tersebut.
Sedangkan Kabid Prasarana BBPJN II Medan Zusnan Asraf Wahab mengatakan, selama ini pihaknya selalu exsis dalam penanganan longsor Medan-Berastagi.
Namun diakuinya, pihak BBPJN mengalami kewalahan dalam menghadapi setiap longsor terjadi, terlebih banyak titik titik longsor, sebab setiap satu titik longsoran saja, bisa menghabiskan anggaran Rp600 juta.
"Biaya tersebut belum terakomodir dalam anggaran darurat BBPJN. Inilah kendala yang kita hadapi. Tapi kita selalu berusaha bekerja maksimal dan akan menjadi catatan penting apa yang disampaikan Bupati Karo agar ke depan menjadi perhatian semua pihak," katanya.(imc/is)
