INILAHMEDAN - Medan: Kebijakan pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara dengan cara meningkatkan atau menurunkan pendapatan atau anggaran negara sebagaimana ditetapkan dalam APBN. Seperti kebijakan fiskal, di mana kebijakan ini sangat penting dalam kestabilan ekonomi yang lebih mantap.
"Artinya tetap mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi yang layak tanpa adanya pengangguran yang berarti atau tanpa adanya ketidakstabilan harga-harga umum," kata Kepala Kanwil DJPb Sumut Tiarta Sebayang, Rabu (04/11/2020).
Menurut dia, ada enam kebijakan fiskal terhadap perekonomian nasional maupun regional. Pertama menurunkan tingkat inflasi, penurunan inflasi dilakukan lewat penundaan atau pembatalan proyek pemerintah yang sedang berlangsung untuk mengurangi peredaran mata uang.
"Kedua, meningkatkan produk domestik bruto. Hal ini dicapai dengan mendorong produksi masyarakat atas barang dan jasa dengan cara memperbesar pengeluaran ataupun meningkatkan transfer pemerintah," katanya.
Ketiga, mengurangi tingkat pengangguran. Tugas ini dipenuhi lewat cara melakukan proyek pembangunan negara sehingga pemerintah dapat menciptakan lapangan kerja baru guna mengurangi pengangguran.
"Keempat, meningkatkan pendapatan masyarakat. Peningkatan dapat dilakukan dengan menciptakan lowongan baru dari pembangunan proyek dan merekrut masyarakat sebagai pekerjanya," ujarnya.
Kelima, meningkatkan stabilitas perekonomian. Peningkatan kestabilan di tengah ketidakstabilan dapat dilakukan untuk mengurangi dampak internasional fluktuasi siklis.
"Keenam yakni menyejahterakan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan lewat pengaturan pengeluaran pajak, perbelanjaan, dan pengaturan utang sehingga masyarakat lebih sejahtera," tandasnya. (imc/fat)

