-->
    |

Pilkada Binjai, Pencalonan Amir Hamzah Terancam Gagal

INILAHMEDAN - Binjai: Pencalonan Amir Hamzah sebagai Wakil Wali Kota Binjai bakal gugur untuk berpasangan dengan Juliadi.

Dalam peraturan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) No 3 Tahun 2020 BAB III, Pasal 5 ayat 6, dijelaskan bahwa pihak berwenang berhak menolak permohonan pengunduran diri aparatur sipil negera (ASN).

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Binjai, Mahfullah Daulay, dalam konferensi pers didampingi sejumlah pimpinan organiasi pemerintah daerah (OPD), Jumat (18/09/2020), menerangkan, dalam peraturan BKN ada 6 poin dasar atau alasan pihak berwenang dapat menolak pengunduran diri ASN.

Di antara poin tersebut, kata Mahfullah, apabila ASN yang mengajukan pengunduran diri sedang dalam proses peradilan karena diduga melakukan tindak pidana kejahatan. Kemudian, apabila dalam pemeriksaan pejabat yang berwenang memeriksa karena diduga melakukan pelanggaran disiplin PNS, dan 4 poin lainnya.

Dalam hal ini, lanjut Mahfullah, Amir Hamzah yang masih berstatus ASN di Pemko Binjai pernah dijatuhi hukuman disiplin, karena melaksanakan pencalonan atau mengikuti tahapan pemilu tanpa mendapat izin dari pimpinan.

Tidak Ada Diskriminasi

Terkait pengunduran diri Amir Hamzah dari ASN, Mahfullah Daulay menegaskan tidak ada diskriminasi oleh pihak berwenang di jajaran Pemko Binjai.

Diterangkan Mahfullah, dalam aturan tentang manajemen PNS
Pasal 239, PNS dapat melakukan pemberhentian dengan sejumlah katagori, di antaranya pensiun, perampingan organiasi, meninggal dunia, dan karena mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi presiden, dewan, serta wali kota/bupati.

Selanjutnya, kata Mahfullah, jika ASN mencalonkan diri sebagaimana disebutkan, maka dapat mengajukan pengunduran diri setelah ditetapkan sebagai calon, bukan pada saat mendaftar.

"Ini juga diperkuat dengan PKPU, bahwa surat pengunduran diri sebagai ASN dapat diserahkan 5 hari setelah ditetapkan sebagai calon. Jadi silakan, bagi ASB yang ikut mencalonkan untuk mengajukan pengunduran diri setelah penetapan," tegas Mahfullah.

Sementata untuk Amir Hamzah, terang Mahfullah, mengajukan berkas pensiun pada 12 Agustus, tetapi tidak dijelaskan alasan pengunduran diri. Sehingga tidak bisa diproses dan dikembalikan untuk dilengkapi.

"Kalau ini kami tindak lanjuti, kami yang salah," terangnya.

Selain itu, sambung Mahfullah, Amir Hamzah tidak menerangkan alasannya mengundurkan diri atau pensiun dari ASN.

"Alasan pengajuan pensiun harus dituangkan sesuai aturan. Kalau surat pribadi ada, dijelaskan bahwa melakukan pengunduran diri karena pilkada," ungkapnya.

Mahfullah kembali menegaskan agar ASN yang ikut Pilkada untuk mengikuti proses yang sudah diatur dalam peraturan.

"Tidak usah dipaksakan. Ikuti saja prosesnya. Dan yang pasti, saat ini pihak berwenang Pemko Binjai tidak ada melakukan diskriminasi teehadap pengunduran diri Amir Hamzah maupun ASN lainnya," pungkasnya.

Menanggapi dokumen balon wali kota dan wakil wali kota yang sudah mendaftar, pihak KPUD Binjai memastikan dapat gugur jika dokumen tidak memenuhi syarat (TMS).

Koordinator Devisi Hukum KPUD Binjai, Arifin, menegaskan, apa bila permohonan Amir Hamzah mengundurkan diri sebagai ASN ditolak, maka dokumen pendaftaran sebagai balon wakil wali kota dinyatakan TMS.

"Pada prinsipnya, apabila dokumen tidak lengkap, maka akan kita TMS-kan," ucap Arifin dan membenarkan jika permohonan pengunduruan diri Amir ditolak, status dokumen TMS.(imc/bayu)

Komentar

Berita Terkini