 |
| Anggota DPRD Medan Antonius Devolis Tumanggor duduk di tepi rel Sahuti aspirasi warga terkait penggusuran PT KAI. (foto: ist) |
INILAHMEDAN - Medan: Anggota DPRD Medan Antonius Devolis Tumanggor meninjau tempat tinggal masyarakat pinggiran rel kereta api yang bakal kena gusur pihak PT KAI Divre Sumut Wilayah 1 karena akan melanjutkan kembali pelebaran jalur lintasan kereta api tujuan Medan - Binjai, Minggu (26/07/2020).
Politisi Partai NasDem ini terlihat berbaur dengan kaum marginal dan melihat dari dekat kondisi kehidupan mereka. Dengan gayanya yang sangat bersahaja, Antonius seperti tak memiliki jarak ketika dia turut serta duduk di tepi rel dalam menyahuti keluhan warga.
"Kenapa tidak? Saya dan mereka adalah sama-sama warga Medan. Gak adalah batas-bataslah. Bedanya saya dipercaya mewakili mereka. Itu saja. Selebihnya sama," kata Antonius semringah saat ditemui wartawan.
Sebagaimana diketahui, PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) akan melanjutkan kembali rencana pelebaran jalur kereta api Medan - Binjai. Masyarakat yang terkena dampak pelebaran jalur itu diminta untuk mengosongkan dan membongkar sendiri bangunannya sampai batas t27 Juli 2020.
Didampingi istrinya Boru Manurung, Antonius prihatin karena warga di sana bekerja serabutan dalam memenuhi kehidupan keluarganya.
"Dampak penggusuran ini akan menyebabkan bertambahnya warga Kota Medan yang tidak memiliki tempat tinggal," kata Antonius.
Pada kunjungan tersebut di kawasan Jalan Pengayoman, Jalan Danau Poso dan Jalan Orde Baru, Antonius memperhatikan kesibukan warga melakukan pembongkaran bangunan mereka masing-masing. Di sana Antonius mendengar aspirasi warga yang menginginkan agar Pemko Medan menyediakan rumah susun sebagai tempat tinggal.
"Dalam waktu dekat ini, Fraksi NasDem akan mendorong pembahasan Ranperda Larangan Penggusuran sebelum ada tempat relokasi. Ranperda ini sempat diusulkan dewan lama namun tertunda karena periodesasi mereka berakhir," katanya.
"Jika digusur, mereka hanya mendapat biaya silaturahim atau tali kasih. Nilainya hanya untuk ongkos angkut barang saja. Kita prihatin dengan kondisi ini," ujar Antonius.
Antonius juga berharap pihak PT KAI dapat menggunakan hati nurani dan memberikan tenggang waktu hingga Desember 2020 bagi warga pinggiran rel untuk proses pengosongan bangunan. (imc/bsk)
