-->
    |

Proyek SPAM Dinas Perkim Sumut Mangkrak Diduga Ada yang Tidak Beres


INILAHMEDAN - Medan: Proyek Sarana Pengolahan Air Minum (SPAM) Regional Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Sumut di kawasan Namorambe, Deliserdang, mangkrak. Proyek itu menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2019.

Di lokasi SPAM, kondisi bangunan pendukung dan fasilitas lainnya terlihat tidak ada aktifitas. Begitu juga di sekitar lokasi bangunan dipenuhi semak rumput yang sudah meninggi.

Sekretaris Perkumpulan de empat belas, HM Nezar Djoeli meminta pihak berwenang melakukan investigasi dan audit terhadap Dinas PKP Sumut atas mangkraknya proyek tersebut. Nezar juga sejak awal melihat ada kejanggalan terkait peruntukkannya.

“Kalau proyek itu mangkrak, itu artinya kuat dugaan ada yang tidak beres dalam pegerjaannya. Atau peruntukkannya bermasalah," kata Nezar kepada wartawan, Kamis (11/06/2020).

Kejanggalan pertama yang dilihat Nezar, lokasi proyek jauh dari perumahan penduduk. Kedua, di dekat lokasi SPAM ada lahan yang akan dibangun perumahan baru, lanjutan dari perumahan yang sekarang sudah dihuni ratusan warga.

"Kenapa tidak diletakkan di tengah, agar bisa menjangkau semua rumah,” kata Nezar.

Terhentinya pengerjaan proyek itu, lanjut Nezar, kuat dugaan tidak terlepas dari kebijakan dalam meletakkan/membangun SPAM di tempat yang jaraknya jauh dari perumahan. Proyek yang menyedot dana sekitar Rp1,9 miliar itu, kata dia, adalah pemborosan mengingat pekerjaan yang tidak selesai dan belum bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas.

“Kita patut menduga ada kepentingan di balik penempatan proyek di lokasi itu. Infonya kendala pada sumber airnya yang menyebabkan fasilitas itu belum bisa dipakai. Padahal seharusnya sebelum dikerjakan ada uji kelayakan. Namanya saja pengolahan air, harus jelas dulu sumber airnya, berapa debit yang bisa dihasilkan dan untuk berapa rumah,” tambahnya.

Nezar berharap ada langkah dari instansi terkait untuk mengaudit dan melakukan penelusuran lebih dalam. Khususnya kepada Pansus LKPj yang kabarnya saat ini masih berjalan untuk melihat sejauh mana penggunaan APBD Sumut 2019, terutama soal proyek fisik.

“Kita minta Pansus LKPj DPRD Sumut serius memperhatikan hal ini. Karena SPAM itu bukan hanya satu. Begitu juga dengan sarana lainnya, yang tidak ditenderkan atau yang berskala kecil. Kita berharap mereka (DPRD) bisa turun langsung menelusurinya,” ujar Nezar menambahkan.

Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Sumut Ari Wibowo mengatakan proyek tersebut seharusnya bisa digunakan untuk warga usai dikerjakan.

“Sebenarnya masih banyak lokasi yang bisa ditempatkan proyek SPAM, terutama kawasan pesisir yang benar-benar kesulitan air bersih. Tetapi itupun karena judulnya adalah kawasan perumahan MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah), kita masih bisa memakluminya. Makanya kita juga heran, kenapa bisa buat proyek seperti ini. Kita berharap ini bisa diusut tuntas, ada apa di balik permasalahan ini sebenarnya,” sebutnya.

Ari menegaskan sejatinya pengembang sebagai pihak yang membagun perumahan, siapapun itu, akan senang mendapat bantuan fasilitas air minum seperti SPAM ini. Padahal dari situ, secara prinsip mereka tidak mendapat keuntungan, selain dari penjualan rumah. Hanya saja, keberadaan proyek tersebut sempat memunculkan harapan warga untuk mendapatkan air bersih.

“Masyarakat pasti sudah menanti air bersih itu dialirkan ke rumah-rumah dan kita dengar, mereka kecewa karena mengetahui bahwa proyek itu bukan dari pihak perumahan, tetapi hibah pemerintah. Ini kan mencoreng nama baik Gubernur dan Wakil Gubernur kita dalam hal ini Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Sebab itu saya berharap ini diusut tuntas,” harap Ari.

Pengakuan warga yang tinggal berjarak ratusan meter dari lokasi SPAM tersebut mengaku kecewa. Sebab hanya beberapa warga saja yang kemungkinan akan mendapat akses air bersih tersebut, jika fasilitas SPAM itu nanti bisa digunakan.

“Awalnya kami menganggap SPAM itu untuk komplek perumahan ini bang. Tetapi karena letaknya terlalu berjauhan, kemungkinan untuk perumahan tahap berikutnya. Kalaupun dapat, yang bagian depan saja. Kami di belakang ini mungkin nggak bisa dapat,” ujar Amir salah seorang warga komplek perumahan. (imc/bsk)
Komentar

Berita Terkini