INILAHMEDAN - Medan: Kondisi Rumah Sakit (RS) Pirngadi Medan sangat memprihatinkan. Selain dililit utang Rp64 M, pelayanan di rumah sakit milik Pemko Medan itu dituding buruk beberapa tahun terakhir ini.
Hal itu terungkap pada rapat anggota DPRD Medan yang bergabung di Panitia khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Medan Akhir Tahun 2019.
Rapat dipimpin Ketua Pansus Edwin Sugesti Nasution berlangsung di ruang Banggar DPRD Medan, Rabu (13/05/2020). Pihak manajemen RS Pirngadi menghadirkan Direktur Utama (Dirut) Suryadi Panjaitan dan beberapa stafnya.
Dalam paparannya, Suryadi Panjaitan menyebutkan, saat ini pihaknya memiliki utang sebesar Rp 64 miliar. Untuk menanggulangi pembayaran utang dan biaya operasional tidak lagi seimbang dengan pemasukan.
Namun kata Suryadi, manajemen Pirngadi masih bisa diselamatkan atau diperbaiki. Salah satunya menerapkan PP No 72 Tahun 2019 tentang unit otonomi khusus khusus untuk rumah sakit.
“Dengan penerapan PP itu, dipastikan kondisi rumah sakit Pirngadi akan segera bangkit lagi,” umbar Suryadi yang mengaku mampu menaikkan kelas type Rumah Sakit Pirngadi dari C ke B.
Ditambahkan Suryadi, pihaknya juga butuh suntikan dana sekitar Rp40 miliar untuk biaya farmasi dan pembelian alat kesehatan. Sedangkan untuk bayar utang dan jasa masih dimungkinkan dari pendapatan.
Selain itu kata Suryadi, tenaga medis di RS Pirngadi juga butuh bantuan ekstra sehingga mampu memberikan pelayanan yang lebih prima.
Menyikapi keluhan Suryadi, anggota Pansus LKPj, Hendri Duin Sembiring mengatakan, setuju untuk suntikan dana ke Pirngadi. Tetapi tambah Hendri Duin, untuk pemulihan itu tidak semata mata karena pemberian bantuan.
Anggota Pansus lainnya Edward Hutabarat juga menyampaikan, mengaku prihatin dengan kondisi Pirngadi yang nyaris bangkrut. Edward pun mendorong agar membantu keuangan demi peningkatan pengelolaan pelayanan lebih baik.(imc/bsk)
