 |
| Bupati Tapteng Masinton Pasaribu.(foto: rizki) |
INILAHMEDAN - Tapteng: Bupati Tapteng Masinton Pasaribu mengucap syukur atas keputusan Presiden Prabowo Subianto yang tidak memangkas dana Transfer Keuangan Daerah (TKD) 2026.
"Alhamdulillah. Puji Tuhan aspirasi daerah-daerah terdampak bencana yang disampaikan melalui Pak Mendagri dan Pak Menkeu dikabulkan Presiden. Transfer pusat ke daerah yang terdampak bencana tidak jadi dipotong,” kata Masinton Pasaribu kepada wartawan, Selasa (20/01/2026).
Masinton menjelaskan Presiden Prabowo telah menyetujui usulan agar dana TKD untuk Sumatera Utara (Sumut) dan Sumatera Barat (Sumbar) tak dipotong dan dikembalikan seperti TKD 2025 setelah efisiensi.
Keputusan tersebut disampaikan Mendagri Tito Karnavian, di Jakarta, Sabtu (17/01/2026). Sebelumnya, Presiden Prabowo juga telah menyetujui agar TKD Aceh yang juga terdampak bencana banjir tidak dipotong.
“Presiden kemudian sudah memutuskan tadi bahwa seluruh provinsi, kabupaten/kota tiga ini, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Transfer Keuangan Daerahnya disamakan dengan di tahun 2025,” beber Tito Karnavian.
Menurut Tito, keputusan itu diambil melalui proses pertimbangan yang cukup panjang, termasuk menilai dampak bencana terhadap wilayah yang tidak terdampak secara langsung.
Masinton juga mencontohkan, dari total 33 kabupaten/kota di Sumut, hanya 18 daerah yang terdampak banjir secara langsung. Sementara di Sumbar, dari 19 kabupaten/kota, sebanyak 16 wilayah terdampak langsung.
Jika hanya menghitung daerah yang terdampak langsung, maka kebutuhan TKD untuk Aceh, Sumut, dan Sumbar diperkirakan hanya sekitar Rp8,1 triliun. Namun Menteri Tito menekankan bahwa wilayah yang tidak terdampak secara langsung tetap mengalami efek lanjutan dari bencana.
“Contohnya misalnya di Banda Aceh banyak yang pindah keluarganya yang terdampak ke keluarganya di Banda Aceh, harga-harga meningkat, inflasi naik,” sebutnya.
Dia juga menyinggung kondisi Kabupaten Nias, Sumut yang terdampak gangguan rantai pasok akibat bencana di wilayah sekitarnya.
“Akibatnya harga-harga naik, Gunung Sitoli itu akhir Desember lalu itu tertinggi, tertinggi inflasi dari 98 kota se-Indonesia, meskipun dia enggak terdampak banjir longsor tapi terdampak karena efek banjir longsor di sekitarnya, Kota Sibolga khususnya,” ucap Tito.
Atas pertimbangan tersebut, Presiden Prabowo kemudian meminta kajian akhir dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Dan setelah dinyatakan anggaran memungkinkan, pemerintah memutuskan mengembalikan TKD Aceh, Sumut, dan Sumbar setara dengan TKD 2025 tanpa pemotongan untuk pengalihan ke pusat seperti dalam skema anggaran 2026. (imc/rizki)
