|

Kadiv Humas : Era Revolusi Industri 4.0 Media Mitra Strategis


INILAHMEDAN - Jakarta : Kadiv Humas Mabes Polri Irjen M Iqbal mengatakan era revolusi industri 4.0 ditandai dengan Cyber Physical Systems yaitu meningkatnya konektivitas, interaksi, batas antar manusia, mesin dan sumber daya lainnya yang semakin konvergen melalui teknologi informasi komunikasi.

Demikian disampaikannya dalam rangka menyambut Hari Kesadaran Nasional 2020 dengan menggelar Upacara di Halaman Baharkam Polri pada Senin (17/02/20).

Hadir juga dalam upacara tersebut Karo Multimedia Divhumas Polri Brigjen Budi Setiawan, Karo Penmas Brigjen Argo Yuwono, Karo PID Brigjen Syahar Diantono.

Kabag Penum Kombes Asep Adi Saputra, para PJU Mabes Polri dan Anggota perwakilan masing masing Satker di Jajaran Mabes Polri.

Lima klaster dampak Industri 4.0 antara lain meliputi bidang, 1. Ekonomi (Pertumbuhan pekerjaan,  sifat kerja). 2. Bisnis (Ekspektasi Konsumen,  produk dengan data yang lebih baik, inovasi kolaboratif). 3. Hubungan Nasional-Global (keamanan nasional dan internasional). 4. Masyarakat (ketimpangan) 5. Individu (Identitas, moralitas dan etika, koneksi antar manusia, pengelolaan publik privat). 

Sebagai wujud komitmen Polri dalam meningkatkan Public trust, Kapolri dalam commander wishnya menambahkan poin penguatan management media.

Yaitu dengan mengelola media sosial untuk membentuk persepsi publik yang positif dengan menekan berita negatif untuk mengangkat keberhasilan Polri.

" Merespon cepat dan segera menetralisir sentimen negatif serta mengelola trending topik serta menjadikan media sebagai mitra strategis guna mempublikasikan berita positif dan kinerja baik Polri," ujarnya. 

Divisi Humas Polri sebagai Leading Sector bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi hubungan masyarakat di lingkungan Polri.

Mengelola informasi data dan dokumentasi serta isu yang berkembang didukung oleh 3 Biro diantaranya, Biro Multimedia,  Biro PID dan Biro Penmas.

" Secara terus menerus melakukan pengembangan management media dalam menghadapi tantangan tugas Polri ke depan," jelasnya.

Dalam mensukseskan Pilkada 2020, Polri membentuk Opini yang positif tentang pelaksanaan tugas tugas kepolisian secara Preemtif,  Preventif dan Represif untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

" Polri sebagai Pelindung, Pengayom dan Pelayanan Masyarakat berkoordinasi dan menjalin sinergi fungsi internal (Intelijen, Binmas, Reserse dan Humas) mulai dari satuan terkecil hingga terpusat di Mabes Polri," tegasnya.

Selain itu, dengan kementerian/lembaga (TNI,  Kemenkominfo, BSSN,  Bako Humas), Elemen Media, Komunitas Penggerak Media Sosial,Influencer Potensial (Tomas, Toga, Toda dan Akademisi) untuk mensukseskan Pilkada Serentak 2020.

Tugas Kepolisian bukan hanya Harkamtibmas, Linyomyan dan Gakkum. " Kita adalah alat negara untuk mencapai tujuan nasional yang ada dalam UUD 45 dan harus paham bersama akan hal tersebut," ucapnya.

Fungsi Polri memiliki pengetahuan,  kemampuan dan kewenangan yang berbeda beda sehingga dengan adanya interaksi dan sinergi maka akan terbentuk kerjasama yang kuat dan masing fungsi akan memberikan kontribusi yang maksimal.

" Dampak yang kita rasakan saat ini antara lain semakin derasnya arus/aliran informasi dari berbagai sumber dan media oleh koneksi internet, kecepatan komunikasi secara signifikan, kapasitas penyimpanan data, kecerdasan buatan (Artificial Intelligence), nano teknologi, sensorik dan computing power," ujarnya.

Menurutnya, konvergensi media membuat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi pada era 4.0 mengalami perubahan besar pada pola komunikasi masyarakat.

" Kehadiran internet membuat konten media dapat disatukan dalam satu perangkat tanpa tergantung waktu dan tempat," jelasnya.

Akibatnya, kata dia, saat ini publik tidak lagi mengacu pada media mainstream, namun bergantung pada media sosial dan memiliki sebutan warganet atau netizen.

Jenderal Bintang Dua ini menuturkan, diera keterbukaan informasi ini, peranan media sosial menjadi signifikan sebagai medium penyampaian pesan sekaligus pembentuk opini publik.

Namun,  sifat media sosial yang salah satunya adalah anonim mengakibatkan seseorang atau salah satu kelompok bisa menyembunyikan identitas diri mereka yang sebenarnya.

"Akun akun anonim tersebut dengan tidak bertanggung jawab dibuat untuk membentuk isu isu negatif yang menyerang dan mendiskreditkan orang/kelompok lain dalam hal ini pemerintah dan khususnya Polri," urainya.  (*/joy)

Komentar

Berita Terkini