INILAHMEDAN - Jakarta : Menteri Dalam Negeri (Mendagri) HM Tito Karnavian mengundang silaturahmi 7 Sekjen partai politik (Parpol) yang tidak memenuhi Parliamentari Threshold pada Pemilu 2019 yang tidak duduk di kursi Parlemen di ruang rapat Gedung A Kemendagri Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (29/01/20).
Ketujuh Sekjen tersebut, DPP Partai Hati Nurani Rakyat, DPP Partai Persatuan Indonesia, Wakil Sekjen DPP Partai Solidaritas Indonesia, Sekjen DPP Partai Berkarya, DPP Partai Bulan Bintang, DPP Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, DPP Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda).
Sekjen DPP Partai Berkarya Priyo Budi Santoso mengapresiasi forum silaturahmi tersebut. Ia mengatakan, pertemuan tersebut berdiskusi terkait sejumlah isu kebangsaan salah satunya tentang tata aturan perundangan politik di Indonesia.
" Jadi kami bertujuh tadi menyampaikan apresiasi yang tinggi atas ikhtiar dan undangan khusus dari Bapak Mendagri yang didampingi oleh (pejabat) eselon I lengkap tadi. Kita bincang-bincang banyak hal, terutama tentang berbagai tata aturan perundangan politik,” ujarnya.
Menurutnya, Mendagri membuka kesempatan bagi ketujuh Sekjen Parpol mengemukakan gagasan terkait sistem politik di Indonesia.
" Kami tadi bertujuh satu-persatu menyampaikan pandangan kedepannya bagaimana ini landscape politik dan sistem kepolitikan kita itu dibenahi. Termasuk UU Parpol, Pemilu, Pilkada dan hal-hal dalam pelaksanaan Pemilu serentak kemarin,” jelasnya.
Ketujuh Sekjen Parpol mengusulkan untuk memisahkan pelaksanaan Pilpres dan Pileg, agar tak dijadikan dalam satu hari penuh. Bagi Sekjen DPP Partai Berkarya Priyo Budi Santoso maupun keenam Sekjen lainnya, hal ini meminimalisasi adanya permasalahan dalam keserentakan pelaksanaan Pileg dan Pilpres dalam satu hari.
" Yang tadi kita urun rembuk dan Mendagri menyambut positif juga," ucapnya.
Dengan masuknya usulan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu dalam program legislasi (prolegnas prioritas) pada 2020.
Ketujuh Sekjen Parpol berharap penuh pada Mendagri untuk membawa aspirasi dan menghasilkan produk UU yang berkualitas bersama DPR.
" Kami tadi bersepakat agaknya ini jalan tol atau pintu tol yang dibuka oleh Pak Tito dan kami tadi menyambut sangat gembira suka-cita setidaknya curhat kami tertampung atau terdengarkan," tukasnya. (*/joy)
