INILAHMEDAN - Medan: Masyarakat Jalan Pelajar Timur, Kelurahan Teladan Timur, Kecamatam Medan Kota, meminta DPRD Sumut memperjuangkan ke pemerintah pusat untuk mengkaji ulang besaran kenaikan iuran BPJS Kesehatan karena sangat memberatkan.
Hal itu disampaikan PH Lubis, Boru Panjaitan, B Sianipar, Jonveri Manurung dan lainnya kepada anggota DPRD Sumut Parlaungan Simangunsong ketika melakukan reses di Jalan Palajar Timur, Gang Sehat, Kecamatan Medan Kota, Sabtu (14/12/2019).
"Kami berharap anggota dewan berjuang ke pemerintah pusat untuk meninjau kembali besaran kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Jika pemerintah tetap memaksakan kenaikan, dipastikan rakyat semakin menderita," ujar Lubis diamini Boru Panjaitan.
Sementara itu, Boru Sianipar mengharapkan kepada pemerintah agar dalam menyalurkan bantuan Sembako (Sembilan Bahan Pokok) maupun bantuan untuk rakyat miskin jangan salah sasaran. Sebab selama ini yang memperoleh bantuan tersebut ternyata warga yang mampu.
Menanggapi tuntutan masyarakat, Parlaungan mengatakan pihaknya di lembaga legislatif sudah menyampaikan keluhan rakyat ini ke DPR-RI maupun Kementerian Keuangan di Jakarta.
"Kalaulah pemerintah pusat tetap ngotot menaikkan besaran iuran BPJS Kesehatan, tentu akan bertambah beban APBN dan APBD, karena masyarakat akan berlomba-lomba menjadi peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran) bagi masyarakat miskin dengan memalsukan berbagai data," tegas Parlaungan.
Seperti diketahui, tandas politisi Partai Demokrat Sumut ini, Dirut BPJS Kesehatan Fachmi Idris memastikan besaran kenaikan premi yang tengah digodok pemerintah berdasarkan usulan Kementerian Keuangan yakni premi kepesertaan kelas I akan naik dari Rp80 ribu menjadi Rp160 ribu, peserta kelas II akan naik Rp51 ribu menjadi Rp110 ribu, peserta kelas III akan naik dari Rp25 ribu menjadi Rp41 ribu.
Menurut Parlaungan, daripada pemerintah sibuk membahas kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang meresahkan masyarakat, lebih baik memperketat kepesertaan BPJS Kesehatan atau menyeleksi secara ketat peserta yang menunggak yang nyata-nyata merugikan keuangan negara.
Menjawab keluhan masyarakat terkait bantuan untuk rakyat miskin tidak tepat sasaran, Lurah Teladan Timur Frans Siahaan berjanji akan melakukan pendataan ulang terhadap masyarakat miskin di kawasan Jalan Pelajar Timur agar penyaluran bantuan tersebut bebar-benar jatuh kepada masyarakat yang tidak mampu.(imc/nangin)
Anggota DPRD Sumut Parlaungan Simangunsong didampingi Camat Medan Kota T Chairunisa mewakili Polsek Medan Kota Nainggolan dan Lurah Teladan Timur Frans Siahaan menerima aspirasi masyarakat pada kegiatan resesnya, Sabtu (14/12/2019).
