INILAHMEDAN - Asahan: Pelantikan 45 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Asahan diwarnai aksi demo mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Tangkap Komplotan Para Koruptor (Permata KPK) Kabupaten Asahan, Senin (09/09/2019).
Mereka meminta wakil rakyat untuk menandatangani kontrak politik dengan masyarakat sebelum menjalankan tugasnya. Namun hanya seorang anggota dewan yang meneken kontrak politik tersebut. Yakni Andi Afran dari Partai PDI Perjuangan.
Menurut Solahuddin Marpaung, koordinator aksi, enggannya mayoritas wakil rakyat menandatangani kontrak politik dianggap mengkhianati rakyat.
"DPRD Asahan kita nilai mengkhianati rakyat dan diduga mementingkan kepentingan pribadi karena enggan menandatangani kontrak politik dengan rakyat," kata Solahuddin Marpaung dalam orasinya.
Pendemo juga menyampaikan sejumlah tuntutannya yakni meminta seluruh anggota DPRD Asahan bekerja dengan jujur dan benar untuk kepentingan rakyat bukan untuk kepentingan pemodal atau kepentingan golongan. Tidak ikut-ikutan mengakali APBD.
Aksi unjuk rasa mendapat pengawalan dari aparat kepolisian dan petugas Satpol PP. (imc/zainal)
