 |
| Anggota DPRD Sumut Sarma Hutajulu |
INILAHMEDAN - Medan: Anggota Komisi A DPRD Sumut Sarma Hutajulu menyesalkan terjadinya kericuhan antara warga dengan aparat keamanan di Desa Sigapiton, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Tobasa, terkait pembukaan Jalan Kaldera Toba di Sigapiton.
"Kericuhan dengan aksi buka-buka baju di Sigapiton bukti minimnya penghargaan BPODT (Badan Pelaksana Otorita Danau Toba) terhadap masyarakat adat. Mereka tak mampu mengedepankan dialog dan duduk bersama dengan masyarakat untuk mencari penyelesaian masalah," kata Sarma Hutajulu saat dihubungi wartawan, Jumat (13/09/2019).
Yang paling disesalkan, ujar Sekretaris F-PDI Perjuangan ini, BPODT malah mengedepankan cara-cara kekerasan dengan memakai aparat keamanan melawan rakyat yang mempertahankan tanah ulayat dan adatnya.
Menurut Sarma, kehadiran BPODT seharusnya membawa kesejahteraan bagi masyarakat melalui pengembangan sektor pariwisata bukan malah menyingkirkan masyarakat adat dari tanahnya sendiri.
"Malah kita lihat, justeru Pak Luhut Panjaitan yang lebih banyak berperan mendekati masyarakat menawarkan opsi-opsi penyelesaian termasuk dalam pembebasan lahan untuk pembangunan jalan yang bermasalah tersebut," katanya.
Sarma juga meminta Kapolres Tobasa segera menertibkan anggotanya di lapangan agar jangan mengedepankan cara-cara kekerasan terhadap warga masyarakat.
Bupati Tobasa, harap Sarma, jangan melakukan pembiaran terhadap permasalahan yang dihadapi warganya sendiri dan jangan hanya menyerahkan begitu saja penyelesaiannya kepada BPODT.
"Karena konflik ini berawal sejak penyerahan lahan oleh Pemkab Tobasa dengan Dinas Kehutanan kepada BPODT. Semua pihak harus menahan diri dan mengedepankan dialog serta menghindari cara cara kekerasan karena akan menimbulkan korban," tukasnya.(imc/nangin)
