INILAHMEDAN - Medan: Seribuan orang dari 13 elemen masyarakat 6 kabupaten di Sumut (Karo, Dairi, Pakpak Bharat, Simalungun, Humbahas dan Samosir) berunjuk rasa ke DPRD Sumut, Selasa (27/08/2019).
Massa yang tergabung dalam Formanas (Forum Masyarakat Nasional) menuntut lembaga legislatif dan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi untuk bersama-sama berjuang merealisasikan pembangunan jalan tol mupun jembatan layang di jalur Medan-Berastagi ke Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) di Jakarta.
Ada pun 13 elemen masyarakat tersebut masing-masing Partuha Maujana Simalungun di Medan, Ikatan Mahasiswa Karo, Himapsi (Himpunan Mahasiswa Pemuda Simalungun), Kelompok Pedagang Sayur dan Buah di 50 Pasar di Medan, Mamre GBKP, Trasportasi Angkutan Umum, Pedagang Pasar Tradisional, Himpunan Pedagang Sayur dan Buah Pasar Induk, Forum Gerakan Pemuda dan Masyarakat Karo, Forsase (Forum Seniman Karo Ermediate), Jambur Pergerakan Sienterem dan Forum Masyarakat Samosir di Medan.
Dengan menggunakan pakaian adat masing-masing daerah, ke 13 elemen masyarakat menyatakan kebulatan tekadnya untuk terus berjuang hingga terealisasinya pembangunan jalan tol atau jembatan layang Medan – Berastagi untuk menghindari terjadinya kemacetan yang semakin parah sehingga sangat merugikan masyarakat.
Menurut tokoh pemuda dan seniman Karo Joy Harlim Sinuhaji, Raja Edward Sebayang, Moses Pinem, kaum rohaniawan dari Mamre GBKP Juliadi Kaban dalam orasinya mengatakan, meningkatnya volume kendaraan yang tidak dibarengi penambahan kualitas jalan, membuat jalur Medan-Berastagi sering mengalami kemacetan panjang yang sangat parah. Jarak tempuh normalnya hanya 2 jam tapi dalam kondisi macet harus ditempuh dalam waktu 5 sampai 8 jam atau bisa bermalam di jalan.
Melihat kondisi seperti ini, tambah perwakilan para pedagang sayur dan buah Siska Laura, berimbas kepada kegiatan ekonomi masyarakat seperti halnya para pedagang sayur dan buah mengalami kerugian yang sangat besar karena dagangannya membusuk di jalan.
Selain itu, tambah Petrus Sembiring mewakili awak bus angkutan umum atau AKDP (Angkutan Kendaraan Dalam Provinsi) menderita kerugian dan para sopir tidak dapat melunasi setorannya sehingga banyak angkutan umum terancam dikandangkan.
Sementara itu, juru bicara dari Humapsi maupun Pertuha Maujana Simalungun di Medan Aksel Saragih juga menyatakan akibat kemacetan di jalur Medan-Berastagi tidak hanya merugikan masyarakat Karo, tapi juga berdampak kepada masyarakat di Kabupaten Simalungun, Dairi, Pakpak Bharat, Humbahas, Samosir dan sebahagian Provinsi Aceh yang melintasi jalan tersebut.
“Melihat fakta tersebut, kami masyarakat di 6 kabupaten bersatu menuntut Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dan DPRD Sumut agar bersama-sama berjuang ke pemerintah pusat, guna merealisasikan pembangunan jalan tol maupun jembatan layang di jalur Medan-Berastagi, untuk memperlancar arus lalu-lintas,” tandas Tekap Tumanggor mewakili masyarakat Pakpak dan Dairi.
Setelah seluruh perwakilan dari 13 elemen masyarakat menyampaikan orasinya, Penanggungjawab Aksi Formanas Julianus Paulus Sembiring didampingi 13 kordinator aksi menyerahkan tuntutan mereka kepada Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman, Wakil Ketua Dewan Ruben Tarigan, Ketua dan anggota Komisi D Sutrisno Pangaribuan, Layari Sinukaban, Leonard Samosir, anggota Komisi A Sarma Hutajulu dan Wakil Ketua Komisi E Siti Aminah Peranginangin yang meneima aspirasi pengunjuk rasa.
Julianus sangat berharap kepada DPRD Sumut segera memanggil gubernur dan 6 kepala daerah yang berdampak terhadap kemacetan jalur Medan-Berastagi, dalam rapat dengar pendapat guna menyatukan persepsi dan perjuangan pembangunan jalan tol maupun jembatan layang dimaksud.
“Kami juga berharap kepada gubernur hendaknya memposisikan dirinya sebagai leading sektor untuk mengorganisir 6 kepala daerah yang terdampak terhadap lintasan jalur Medan-Berastagi, agar apa yang dicita-citakan masyarakat dapat segera terwujud,” ujar Julianus seraya menyerahkan tuntutan Formanas kepada pimpinan dan anggota dewan.
Menanggpi hal itu, Wagirin Arman, Ruben Tarigan, Layari Sinukaban sepakat agar tuntutan pembangunan jalan tol ini tetap digelorakan dan aspirasi yang disampaikan Formanas sejalan dengan keinginan lembaga legislatif di Sumut.
“Tuntutan kalian akan segera kami kirim ke Setneg (Sekretariat Negara) maupun Presiden Jokowi di Jakarta,” tandas Layari Sinukaban.
Wagirin, Ruben, Sutrisno, Siti Aminah, Leonard dan Sarma Hutajulu juga sepakat, paling lambat awal bulan September, akan digelar rapat dengar pendapat gabungan Komisi A maupun Komisi D dengan Gubernur Sumut maupun 6 kepala daerah serta Wali Kota Medan, karena 80 persen kebutuhan sayur-mayur di Medan berasal dari Karo.
Sebelumnya, massa Formanas di depan pintu gerbang gedung DPRD Sumut menyuguhkan lagu-lagu daerah dari 6 kabupaten dengan iringan musik tradisional, sehingga anggota dewan sempat menari bersama massa. Arus lalu-lintas di Jalan Imam Bonjol ditutup untuk sementara. Aparat kepolisian terlihat berjaga-jaga, mengantisipasi keamanan.(imc/nangin)
