|

Terendus, Proyek Manajemen Building PLN Rp68 M Diduga Dikerjakan Lewat Penunjukan Langsung

Penandatanganan kontrak proyek Manajemen Building yang dipercayakan PLN kepada PT SPP, anak perusahaan Dana Pensiun senilai Rp68 miliar.(foto: ist)

INILAHMEDAN - Jakarta: Ini tugas baru bagi Suroso Isnandar. Sebagai Dirut PLN yang baru, dia harus mampu bersih-bersih PLN dari kegiatan KKN proyek-proyek besar.

Kabar teranyar, terjadi dugaan kongkalikong penanganan proyek Management Building kantor PLN Pusat. Kreator proyek bernilai Rp68 miliar itu diduga dikendalikan Wakil Dirut PLN Yusuf Didi Setiarto dan diduga dilaksanakan lewat penunjukkan langsung tanpa tender.

"Ini tugas baru buat Dirut yang baru untuk bersih-bersih PLN dari praktik-praktik menyalahi aturan terkait proyek besar ini," kata Koordinator Nasional Relawan Listrik untuk Negeri (Kornas Re-LUN) Teuku Yudhistira di Jakarta, Selasa (27/10/2026).

Sebagaimana diketahui, Yusuf Didi Setiarto adalah kolega Darmawan Prasodjo sebelum tersingkir dari Dirut PLN yang digantikan Suroso Isnandar.

"Kita berharap Dirut yang baru lekas bertindak menertibkan," kata Yudhistira.

Hasil investigasi, kontraktor pelaksana proyek jumbo itu adalah PT Sinergi Properti Pratama (SPP), anak perusahaan Dana Pensiun PLN. Proyek itu dikerjakan lewat skema perusahaan sub-kontrak.

Salah satu perusahaan yang mengerjakan proyek adalah PT Uty Yamoto Tanergy. Kuat dugaan proyek itu didukung EVP Umum Khairullah yang dinilai patuh kepada Yusuf Didi sejak diberi jabatan pasca pencopotannya sebagai GM PLN Unit Induk Distribusi (UID) Riau Kepulauan Riau (RKR).

Menurut Yudhistira, kegiatan subkontrak proyek sepertinya berlindung di balik nama afiliasi sehingga seolah-olah-olah penunjukan langsung ke PT SPP sah secara hukum.

"Tapi dalam praktiknya proyek itu disubkontrakkan ke perusahaan lain," bebernya.

"Perusahaan lain yang menjadi subkontrak inilah diduga sebagai sumber KKN," katanya.

Mengacu pada proyek-proyek BUMN Karya, kata Yudhistira, proses subkontrak oleh BUMN Karya selaku pelaksana proyek ke perusahaan lain dilakukan dengan tender terbuka dan perusahaan yang menjadi subkontrak disampaikan Main Kontraktor kepada instansi (pemilik proyek).

"Kasus ini harus menjadi perhatian KPK, Kejagung dan Kortas Tipikor untuk diusut tuntas. Kami akan menjadi motor melaporkan kasus ini ke aparat hukum," katanya.

Wakil Dirut PLN Yusuf Didi Setiarto belum menjawab pesan WhatsApp saat dikonfirmasi terkait proyek tersebut. Dihubungi juga tidak menjawab.(imc/yud)

Komentar

Berita Terkini