INILAHMEDAN - Medan: Fraksi Partai Gerindra menilai Pemko Medan menganggap sepele atas opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) sebanyak empat kali berturut-turut atas hasil pemeriksaan BPK RI terkait laporan keuangan.
"WDP empat kali berturut-turut ini jangan dianggap sepele," kata juru bicara Fraksi Partai Gerindra DPRD Medan Surianto dalam pendapat fraksinya terkait Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2018 pada rapat paripurna dewan, Senin (22/07/2019).
Terkait WDP empat kali berturut-turut tersebut, kata Surianto, Fraksi Gerindra beranggapan Pemko medan tidak melaksanakan rekomendasi dan acuan dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut.
"Pemko Medan tidak pernah belajar dari kesalahan. Jadi Fraksi Gerindra tidak yakin untuk ke depannya Pemko Medan bisa mendapatkan WTP jika tidak belajar dari pengalaman yang sudah terjadi," kata Surianto.
Surianto menegaskan Pemko Medan harus lebih meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah, khususnya terhadap pendapatan daerah agar terjadinya peningkatan pendapatan daerah sebagaimana yang ditargetkan.
Terkait rendahnya serapan anggaran APBD 2018, kata Surianto, Fraksi Gerindra berpendapat itu terjadi karena OPD Pemko Medan hanya mencari posisi aman dalam menggunakan anggaran.
"Ini berarti OPD Pemko Medan tidak kreatif dan hanya menghindari dari jeratan hukum," katanya.
Dampaknya, kata dia, pelaksanaan program pembangunan jalan di tempat. Sebab serapan anggaran rata-rata 47 sampai 50 persen hampir di seluruh OPD.
"Kondisi ini diperparah dengan rendahnya PAD meski potensi pemasukan cukup besar dari berbagi sektor," katanya. (imc/bsk)
