INILAHMEDAN - Medan: Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) enam kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumut terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2018.
Sementara WTP lima kali berturut-turut diraih Pemprov Sumut, Pemkab Dairi, Pemkab Tapanuli Utara dan Pemkab Tapanuli Selatan. Kemudian untuk WTP tiga kali berturut-turut diraih Pemkab Humbang Hasundutan, Pemkab Toba Samosir dan Pemko Binjai.
"Untuk WTP dua kali berturut-turut diraih Pemkab Padanglawas Utara dan Pemkab Asahan," kata Kepala BPK RI Perwakilan Sumut Ambar Wahyuni pada acara Workshop Pengelolaan Keuangan Negara Triwulan II Tahun 2019, Rabu (26/06/2019).
Secara keseluruhan, kata Ambar Wahyuni, hanya 17 dari 34 Pemerintah Daerah (Pemda) di Sumatera Utara yang meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pengelolaan keuangan daerah pada tahun 2018.
"Jumlah ini masih di bawah target kita yakni 20 pemda," kata Ambar.
Menurut Ambar, salah satu kendala pemda atau pemko dalam meraih WTP adalah faktor Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mengelola keuangan daerah.
"Ada beberapa faktor, salah satunya kualitas SDM," katanya.
Faktor utama lainnya mengapa Pemda dan Pemko gagal meraih WTP, kata dia, adalah faktor aset tetap dan aset lain-lain yang sulit ditindaklanjuti validasinya, utang yang tidak ada rincian dan pengelolaan pajak daerah.
BPK sendiri, lanjut Ambar, tidak bisa melepas dan selalu melakukan pembinaan kepada pemda agar pengelolaan keuangan daerah terus meningkat setiap tahun. Hasilnya, ada beberapa daerah yang meningkat dan mendapat WTP, namun masih banyak saja Pemda yang belum berhasil.
"Tahun 2018 kita berharap dan menargetkan 20 dari 34 pemda di Sumut yang meraih WTP, tapi kenyataannya hanya 17 yang berhasil. Sementara 13 pemda mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan tiga pemda 'disclaimer' atau Tidak Menjawab Pertanyaan (TMP)," kata Ambar sembari menjelaskan 34 Pemda itu terdiri dari 33 kabupaten/kota plus satu Pemprov Sumut.
Ke-17 pemda yang meraih opini WTP tahun 2018 itu masing-masing Pemprov Sumut, Asahan, Taput, Tobasa, Padang Lawas Utara, Samosir, Batubara, Humbahas, Tapsel, Gunung Sitoli, Sibolga, Tebingtinggi, Binjai, Serdang Bedagai, Deli Serdang, Dairi dan Labusel.
Sedangkan peraih opini WDP masing-masing Medan, Pematangsiantar, Padang Sidimpuan, Labuhan Batu, Labuhan Batu Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Padang Lawas, Langkat, Nias Utara, Mandailing Natal, Pakpak Bharat dan Karo.
Sementara Simalungun, Nias Barat dan Tanjung Balai disclaimir alias TMP.
"Satu daerah lagi Nias Selatan belum opini karena masih dalam proses pemeriksaan," ujarnya.
Berdasarkan raihan itu, ada enam pemda dalam pengelolaan keuangan 2018 memiliki peningkatan opini dari WDP ke WTP masing-masing Batubara, Deliserdang, Serdang Bedagai, Gunungsitoli, Sibolga dan Tebingtinggi. Sedangkan pemda yang opininya menurun yakni Labuhanbatu Utara, Pakpak Bharat dan Pematangsiantar.
Sementara itu persentase penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) rata-rata per 19 Juni 2019 mencapai 76,11 persen. Pemda yang mencatat TLRHP tertinggi masing-masing Humbang Hasundutan 93,99 persen, Toba Samosir 92,90 persen, Samosir 91,22 persen dan Pemprov Sumut 78,58 persen. Terendah Padang Lawas 64,36 persen, Labuhan Batu 62,12 persen dan Nias Barat 56,51 persen. (imc/bsk)
