 |
Ketua ICK (Ikatan Cendikiawan Karo) Sumut Budi Derita Sinulingga didampingi 15 ormas Karo menyerahkan peryataan sikap menyangkut pembangunan jalan Tol Medan – Berastagi kepada Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman didampingi Ketua F-PDI Perjuangan Baskami Ginting. (foto: ist)
|
INILAHMEDAN - Medan: Sedikitnya 15 Ormas (organisasi Masyarakat) Karo yang dikordinir ICK (Ikatan Cendikiawan Karo) Sumut menyerahkan pernyataan sikap berupa desakan pembangunan jalan tol Medan – Berastagi ke DPRD Sumut, Rabu (27/03/2019).
Pernyataan sikap 15 ormas Karo itu diserahkan Ketua ICK Budi D Sinulingga didampingi Ketua HMKI (Himpunan Masyarakat Karo Indonesia) Sumut Ruben Tarigan, Ketua HMKI Karo Paham Ginting, Ketua DPP PMS (Pemuda Merga Silima) Bengkel Ginting kepada Ketua DPRD Sumut H Wagirin Arman didampingi Ketua F-PDIP Baskami Ginting dan Bendahara FP Demokrat Layari Sinukaban.
Selain itu, ikut juga Ketua Ormas Karo dari DPW KAMKA (Keluarga Besar Muslim Karo) Sumut Sya’ad Affuddin Sembiring, Ketua IAMAKA USU (Ikatan Alumni Mahasiswa Karo Universitas Sumatera Utara) Salman Ginting, Ketua DPP Makamulia (Masyarakat Karo Muslim Indonesia) Suyato Daris Tarigan, Ketua DPP Barisan Pemuda Karo Indonesia Jesayas Tarigan, Ketua Fokus Berastagi Jhon Modal Pencawan, Ketua PBWS (Persatuan Warga Berastagi Sejagat) Darwin Tarigan dan Ketua FK3 (Forum Kita Kalak Karo) Baltasar Tarigan.
Pernyataan sikap dan usulan berupa desakan yang sebelumnya dirumuskan di DPRD Sumut yang difasilitasi F-PDIP ini terdiri dari beberapa poin yang intinya sangat berharap kepada lembaga legislatif untuk memperjuangkan pembangunan jalan tol Medan – Berastagi dalam tempo yang sesingkat-seingkatnya untuk mengantisipasi kemacetan arus lalu-lintas jalur Medan – Berastagi yang semakin parah.
“Kami masyarakat Karo yang diwakili 15 Ormas Karo sangat berharap kepada lembaga legislatif agar jangan pernah bosan menuntut pemerintah pusat tentang rencana pembangunan jalan tol Medan – Berastagi ini dimasukkan dalam RPJMNAS (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2019-2024,” ujar Budi Sinulingga.
Dijelaskan Budi, selama ini program pemerintah tentang pembangunan infrastruktur di Sumut, masih terjadi ketimpangan antara kawasan Selatan Danau Toba dengan kawasan Utara Danau Toba (seperti Kabupaten Karo, Dairi, Pakpak Bharat dan Samosir) yang terkesan minim pembangunan.
“Misalnya Jalan Medan-Berastagi yang kondisinya sangat tidak layak, tanjakan yang tajam dan jari lengkung yang ekstrim sehingga mobil kerap terbalik dan jalan sering longsor mengakibatkan terjadinya kemacetan hingga 6 sampai 10 jam diperkirakan menimbulkan kerugian Rp3 miliar setiap terjadi kemacetan,” katanya.
Perlu diketahui, katanya, jalan Medan - Brastagi bukan hanya melayani 5 Kabupaten di Sumut (Karo, Dairi, Pakpak Bharat, Samosir dan Humbang Hasundutan). Tapi ada juga sejumlah kabupaten di wilayah Provinsi Aceh yang jumlah penduduknya mencapai 2 juta jiwa lebih.
“Jika kondisi jalan ini tetap dipertahankan, dikuatirkan akan terjadi perpindahan minat turis dari kawasan Utara Danau Toba ke kawasan Selatan, komoditi pertanian maupun agroindustri dari Karo dan kabupaten sekitarnya akan memiliki daya saing yang rendah karena biaya transportasi mahal atau bahkan ada yang busuk,” katanya.
Sementara Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman didampingi Baskami Ginting dan Layari Sinukaban menyatakan kesiapannya untuk berjuang secara maksimal 'menggolkan' pembangunan jalan tol Medan – Berastagi agar kemacetan dapat segera teratasi.
“Kami di DPRD Sumut ini tidak hanya mendukung, tapi akan berjuang secara maksimal untuk merealisasikan pembangunan jalan tol ini dan kita yakin Presiden Jokowi akan menyahuti aspirasi masyarakat,” ujar Wagirin sembari mengajak para tokoh-tokoh Karo untuk tetap bersama lembaga legislatif mendesak pemerintah pusat guna menuntut pembangunan jalan tol tersebut.(imc/bsk)
