INILAHMEDAN - Yogyakarta: Penjabat Gubernur Sumatera Utara Eko Subowo mengatakan percepatan pengembangan pariwisata di Sumatera Utara masih membutuhkan dukungan pemerintah pusat terutama dalam bidang infrastruktur.
"Pembangunan infrastruktur seperti jalan sangat dibutuhkan untuk memudahkan akses dan membuat nyaman para wisatawan ketika berkunjung ke daerah wisata," kata Eko saat menghadiri Rapat Koordinasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (Rakorpusda) di Hotel Royal Amburrukmo, Yogyakarta, Rabu (29/08/2018).
Rapat ini untuk mengakselerasi percepatan pengembangan sektor pariwisata.
Rapat dihadiri Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Perhubungah Budi Karya Sumadi, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso dan sejumlah kepala daerah yang memiliki destinasi unggulan pariwisata.
“Apalagi saat ini dalam rangka pengembangan destinasi nasional. Ada sepuluh 'Bali Baru'. Dari sepuluh tersebut yang sangat prioritas ada empat. Yaitu, Danau Toba di Provinsi Sumatera Utara, Borobudur di DI Yogyakarta, Mandalika di Provinsi NTB dan Labuhan Bajo di NTT," ujar Eko Subowo.
Selain infrastruktur, menurut Eko, Sumber Daya Manusia (SDM) juga salah satu yang harus diperhatikan dalam pengembangan pariwisata. Seperti petugas hotel, pemandu wisata dan kulinernya, seluruhnya harus mendukung.
“Jadi tidak hanya infrastruktur dan keindahan alam yang sudah ada saja, SDM juga penting,” katanya.
Kerja sama dan sinergi seluruh pihak terkait juga dibutuhkan untuk percepatan pengembangan pariwisata di Sumut. Karena itu, kata Eko, akan ada MoU atau kesepakatan antar pemerintah kabupaten sekitar Danau Toba, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
"Semua sektor harus ikut berperan aktif. Tidak boleh terpecah-pecah," katanya.
Hal senada juga disampaikan Sekdaprovsu Sabrina. Menurutnya, perlu ada kesepakatan antara pemerintah kabupaten/kota, provinsi dan pemerintah pusat. Misalnya, masalah infrastruktur, ada kewenangan pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
"Dengan rakor ini, setelah mengetahui masing-masing kewenangannya akan didapat kesepakatan agar pekerjaan itu terselesaikan. Tidak setengah-setengah karena merasa bukan kewenangannya," ujar Sabrina.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Agusman mengatakan, rapat koordinasi yang difokuskan untuk mengakselerasi sektor pariwisata tersebut, mendukung pertumbuhan ekonomi dan penguatan ketahanan eksternal ekonomi Indonesia.
“Khususnya untuk memperbaiki defisit transaksi berjalan Indonesia yang saat ini mengalami pelebaran hingga mencapai tiga persen terhadap Produk Domestik Bruto atau PDB. Sektor pariwisata memiliki peran strategis yang dapat mendorong peningkatan penerimaan devisa, sehingga pada gilirannya dapat memperbaiki neraca transaksi berjalan," ujarnya.
Dengan semakin berkembangnya sektor pariwisata tersebut, kata Agusman, sektor pariwisata juga akan berkontribusi pada penyerapan tenaga kerja. Selain itu, menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang kuat, berkesinambungan, seimbang dan inklusif. (imc/bsk)
