INILAHMEDAN - Medan: Wali Kota Medan Dzulmi Eldin menghadiri acara peluncuran Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) se-wilayah Pengadilan Tinggi Medan di halaman Kantor Pengadilan Tinggi Medan, Jumat (20/04/2018).
Kehadiran PTSP itu sebagai upaya untuk memberikan pelayanan yang prima dan berkeadilan kepada masyarakat pencari keadilan.
Peluncuran PTSP ini dilakukan untuk menyikapi tuntutan publik terhadap layanan lembaga peradilan yang semakin meningkat dengan makin masifnya penggunaan teknologi informasi. Di samping itu juga sebagai upaya untuk memberikan kepercayaan dan kepuasan masyarakat kepada institusi pengadilan.
Wali Kota sangat mengapresi atas peluncuran PTSP se-wilayah Pengadilan Tinggi Medan. "Segala upaya untuk memberikan layanan prima kepada masyarakat harus kita apresiasi dan dukung secara maksimal. Aparatur negara harus mampu melayani sepenuh hati sehingga menjadi bagian integral dalam diri aparatur sipil negara," kata Wali Kota.
Peluncuran PTSP ihadiri Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Herri Swantoro, Dirjen Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum MA Haswandi, Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cicit Sutiarso, Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas I Khusus Marsudi Nainggolan serta unsur Forkopimda Kota Medan.
Sementara itu Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas I Khusus Marsudi Nainggolan mengatakan peluncuran PTSP di lingkungan Pengadilan Tinggi Medan akan diterapkan di Pengadilan Tinggi Medan dan 18 Pengadilan Negeri yang ada di seluruh Sumatera Utara. Pelayanan ini nantinya akan ditempatkan di depan lobi gedung yang dilengkapi dengan sistem IT.
"Pelayanan ini mencakup mulai dari permohonan sampai dengan penyelesaian produk layanan, informasi pelayanan, dan kota survey/saran, dengan harapan memberikan manfaat bagi masyarakat pengguna pengadilan," jelas Marsudi.
Peluncuran PTSP se-wilayah Pengadilan Tinggi Medan dilakukan Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung didampingi Dirjen Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum MA, Wali Kota Medan, Ketua Pengadilan Tinggi Medan, Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas I Khusus serta unsur Forkopimda Kota Medan. (imc/bsk)
