MP BPJS Sumut-Aceh Latih Wirausaha Penggerak Jaminan Sosial
INILAHMEDAN - Medan: Koordinator Wilayah Masyarakat Peduli Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Korwil MP BPJS) Sumatera Utara-Aceh Zaenal Arifin Sinambela mendorong perluasan peserta dan keberlanjutan iuran BPJS Ketenagakerjaan serta siap menjadi Penggerak Jaminan Sosial Indonesia (Perisai).
Hal itu dikatakannya pada pelatihan Pengembangan Kewirausahaan Berbasis Jaminan Sosial di Hotel Madani, Medan, Sumut, kemarin.
Hadir di sana Koordinator Nasional MP BPJS (Kornas MP BPJS) Hery Susanto, plt Kadisnaker Pemprov Sumut Francisco Bangun, anggota DPRD Sumut Nezar Djoeli, Kabid Pemasaran BPJS Cabang Medan Utara Eriyadi.
Zainal menegaskan pihaknya menargetkan rekrutmen 1000 pekerja informal di Kota Medan pasca kegiatan pelatihan ini.
"Kami gratiskan 3 bulan pertama premi jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja BPJS Ketenagakerjaan (total Rp16.800/bulan) untuk 1000 pekerja informal seperti pedagang, supir angkot, tukang ojek, tukang beca, marbot dan lainnya) di Kota Medan," pungkas Zainal.
Sementara Kornas MP BPJS Hery Susanto mengatakan pelaku wirausaha khususnya UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional harus membekali diri dengan perlindungan dan jaminan sosial. Ini karena mereka rentan terhadap resiko kerja.
"Pelaku UMKM harus mendapatkan jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JK) hingga jaminan hari tua (JHT) di BPJS ketenagakerjaan. Menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan akan terjamin perlindungan sosial para pelaku UMKM," katanya.
Setelah melengkapi diri dengan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, MP BPJS mendorong pelaku UMKM yang menjadi peserta pelatihan agar turut aktif sebagai kader penggerak jaminan sosial Indonesia (Perisai).
"Bisnis utama mereka sebagai pedagang, pengrajin home industri, supir angkot, ojek dan lainnya harus tetap eksis dengan bisnis tambahan aplikasi payment point online banking (PPOB) berupa aplikasi gerai MP BPJS. PPOB gerai MP BPJS ini bisa menjadi nilai tambah income dan turut mendorong perluasan kepesertaan BPJS," kata Hery Susanto.
Plt Kadisnaker Pemprop Sumut Francisco Bangun yang hadir mewakili Gubernur Sumut mengatakan bahwa Pemprov Sumut mendukung kegiatan ini dan diharapkan setiap pekerja dapat terpenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak jika mengalami kecelakaan kerja maupun kematian.
"Kegiatan kewirausahaan berperan penting guna menciptakan lapangan kerja dan memperkuat ekonomi kerakyatan, akan menjadi lebih baik jika mereka sudah terlindungi jaminan sosialnya dalam program BPJS Ketenagakerjaan," kata Francisco.
Anggota DPRD Sumut Nezar Djoeli menambahkan sosialisasi program BPJS TK harus sampai ke akar rumput hingga ke desa-desa agar amanah UU BPJS dapat terselenggara.
"Pekerja di Sumut baik formal maupun informal harus terlindungi jaminan sosialnya. Kami pun sudah menyusun Ranperda Ketenagakerjaan," kata Nezar. (rel/bsk)
