INILAHMEDAN - Medan: Puluhan orang berunjuk rasa di gedung DPRD Sumut, Kamis (26/10/2017). Massa yang mengaku dari DPP Aktivis Nelayan Jayantara Indonesia (ANJ Indonesia) mengkritisi kebobrokan dua instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumut. Yakni Dinas Kelautan Perikanan (DKP) dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP).
Dalam orasinya, pimpinan pengunjuk rasa M Ali membeberkan buruknya sistem pelayanan yang dipertontonkan DKP yang dipimpin Zonny Waldi dan DPMPTSP yang dipimpin Bondaharo antara lain kerap mempersulit terbitnya Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).
"Kedua pimpinan instansi itu kami nilai tidak becus dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat," kata Ali.
Massa berharap Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi segera mengevaluasi kinerja dua bawahannya itu. Sebab, kinerja keduanya tidak memberikan dampak positif bagi nasib nelayan yang semata-mata memiliki mata pencaharian dari melaut.
"Ini secara terang-terangan mereka membunuh dan menyengsarakan nelayan Sumut," tandas Ali.
Massa juga meminta DPRD Sumut segera membentuk Pansus terkait indikasi rumitnya pengurusan SIUP dan SIPI serta rekomendasi lainnya.
Sementara Kepala DKP Sumut Zonny Waldi ketika dikonfirmasi membantah tuduhan kalau pihaknya mempersulit pengurusan SIUP dan SIPI. "Kita bantah itu. Segala pengurusan cepat kita terbitkan. Jadi tidak benar kalau kita dituduh macam-macam," demikian Zonny. (bsk)
