 |
| Anggota Komisi D DPRD Sumut Baskami Ginting |
INILAHMEDAN - Medan: Anggota Komisi D DPRD Sumut Baskami Ginting meminta pemerintah daerah melalui pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) agar lebih profesional menetapkan kontraktor sebagai pemenang tender.
"Banyak paket proyek infrastruktur jalan dan drainase di sejumlah daerah termasuk di Kota Medan tidak dikelola secara baik oleh pihak kontraktor," kata Baskami di Medan, Selasa (17/10/2017).
Dampak dari tidak profesionalnya kontraktor tersebut, menurut dia, dapat dilihat dari kondisi carut marutnya pengerjaan perbaikan jalan arteri di Medan yang banyak dikeluhkan masyarakat.
Jika pihak LPSE di tingkat pemprov maupun pemkab dan pemko lebih selektif dalam menentukan kontraktor yang dinilai profesional, tentunya mutu dan kualitas pengerjaan pembangunan maupun perbaikan jalan akan lebih baik serta tidak mengalami keterlambatan maupun putus kontrak.
Baskami meragukan pihak LPSE benar-benar konsisten dan obyektif dalam menetapkan pemenang tender yang dianggap berpengalaman dan memiliki kredibilitas.
Selain itu, dia juga mempertanyakan sejauh mana kinerja perusahaan konsultan pengawas dalam mengevaluasi hasil kerja yang dilaksanakan perusahaan kontraktor pemenang lelang.
Terkait dengan pengelolaan proyek infrastruktur jalan dan drainase di Kota Medan, politisi PDIP Sumut ini menegaskan tidak ada alasan bagi rekanan pemenang tender untuk tidak menuntaskan proyek-proyek tersebut sesuai dengan isi kontrak dan jadwal waktu yang ditetapkan sebelum akhir Desember 2017.
"Pemko Medan telah mengalokasikan sekitar Rp1 triliun untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur. Jadi tidak ada alasan bagi rekanan kontraktor untuk tiidak menyelesaikan proyek-proyek tersebut sesuai kontrak yang telah disepakati," ujarnya.
Dia mengimbau semua pihak tidak ada lagi saling salah menyalahkan karena hal itu hanya akan memperlambat proses perbaikan sarana infrastruktur jalan di Kota Medan. (bsk)
