INILAHMEDAN - Pidie Jaya: Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Pidie Jaya (AMP2J) mempertanyakan proses rekrutmen fasilitator rehab rekon yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pidie Jaya. Apalagi hingga saat ini pengumuman kelulusan peserta juga belum jelas.
"Kita tidak mempermasalahkan persyaratan kalau memang itu menjadi tolak ukurnya. Yang kita permasalahkan mengenai transparansi publik atas proses rekrutmen fasilitator rehab rekon tersebut," kata Koordinator AMP2J Muhammad Rissan kepada wartawan di Pidie Jaya kemarin.
"Kalau memang persyaratan menjadi tolak ukur, kata Rissan, seharusnya disaat lamaran diajukan, pihak panitia penerimaan berkas harus melakukan cek list.
"Kalau memang syaratnya lengkap, ya diterima. Tapi kan ini gak jelas. Ini namanya penjajahan di atas bencana," kata Rissan kesal.
Rissan juga mengaku heran karena pengumuman tidak dilakukan di media cetak sebagaimana saat pendaftaran dibuka. "Justeru yang sangat kita sesali, ada isu kalau 70 persen yang lulus bukan putra Pidie Jaya. Kalau ini memang benar, ini bisa menjadi masalah serius," katanya.
Rissan mengajak kepada semua pelamar yang merasa dirugikan agar menahan diri akan isu somasi ke BPBD Pidie Jaya. "Kita menunggu konfirmasi dari pihak pemenang tender. Nanti setelah itu baru kita ambil tindakan," tegasnya. (nas)
